Tahun ini, si jago merah itu menyebar pula ke beberapa titik di Jawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, hingga Ahad, 4 Oktober 2015, berdasarkan pantauan Satelit Terra Aqua dari NASA diketahui ada 1.820 titik api. Dari jumlah itu, 1.562 titik panas berada di Sumatera dan sisanya di Kalimantan.

Atas peristiwa tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengancam akan mencabut izin 10 perusahaan yang terindikasi membakar hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan. Sanski tersebut bisa diterapkan walau proses hukumnya baru dimulai.

"Pemodal yang memiliki uang sekitar Rp 1 miliar yang membiayai orang untuk membakar satu hektare seharga Rp 700 ribu akan kami lakukan penegakan hukum," kata Hanni Adiati.

Kepada Katadata yang menemuinya pada Rabu pertengahan bulan lalu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menceritakan masalah kebakaran tersebut dari A hingga Z. Menurutnya, ada beberapa penyebab kebakaran hutan yang terjadi secara rutin sejak 1997 lalu.

Selain soal kebakaran, dia becerita tentang seluk beluk industri sawit. Berikut ini sebagian petikan wawancara Katadata dengan Hanni di ruang kerjanya di lantai empat Kementerian Lingkungan Hidup pada Rabu sore tersebut.


Mengapa setiap tahun selalu ada kebakaran hutan di Indonesia?

Karena ada bencana ekologi yang terbentuk dari dulu dengan memotong-motong kawasan gambut. Kenapa tahun 1997 saat itu kebakaran? Itu karena El Nino, perubahan iklim akibat revolusi industri 100 tahunan lalu, di mana Amerika dan Eropa menebang pohon-pohon. Mereka mendirikan pabrik sehingga terjadi perubahan iklim.

Apa pengaruhnya?

Akibatnya seperti saat ini. Secara kalender normatif, September seharusnya sudah hujan. Tapi karena El Nino, Desember baru hujan. Akibatnya, risiko kebakaran meningkat dan sebagian perusahaan perkebunan memanfaatkan ini untuk membuka lahan. Sebenarnya, bukan kebakaran yang utama, tapi asapnya. Dan ini belum puncaknya.

Apakah kebakaran yang terjadi saat ini lebih banyak karena fenomena alam atau kesengajaan?

Sebagian memang ada yang terbakar, tapi tidak akan masif seperti kalau dibakar.

Jadi memang terindikasi sengaja dibakar?

Faktanya begitu. Saya datang ke Rimau Panjang saat kebakaran lalu. Pas kami semprot ada bekas kaleng bensin dan bekas ban yang ditaruh karet dibakar. Sekarang sudah kita police line.

Apakah sudah ketahuan siapa pembakarnya?

Karena kebakarannya merambat, kami tanya ke masyarakat. Ketika itu, mereka bilang melihat ada motor masuk di sana. Ada bekas ban (yang dibakar) juga. Sekarang sudah tertangkap.

Lalu, bagaimana kelanjutannya?

Itu lagi diproses. Kami tidak mau buka sekarang, mau kami buat gelar perkaranya dulu. Jadi, tunggu rapi dulu, karena sudah 15 tahun gagal terus.

Nanti, prosesnya akan seperti apa?

Ada dua tahapan. Pengusaha akan kami bekukan dulu izin usahanya. Kalau untuk pemodal-pemodal yang memiliki uang sekitar Rp 1 miliar yang membiayai orang untuk membakar satu hektare seharga Rp 700 ribu, akan kami lakukan tindakan penegakan hukum.

Bagaimana dengan si pembakar yang biasanya rakyat kecil? Tidak ada sanksi?

Tentu pendekatannya beda. Yang dihukum bukan yang membakar. Okelah akan ada sanksi, tapi yang dihukum yang punya modal. Kenapa? Karena abis dibakar kan diolah. Biayanya gede itu sawit. Per hektare-nya Rp 40 juta. Mana ada mereka (rakyat kecil) punya uang sampai segitu?

Terkait kebakaran hutan ini, bagaimana kita bisa mencapai sustainable development?

Sekarang ada tumpukan-tumpukan masalah. Kalau hendak mencapai sustainable development, kita harus mengubahnya, bukan cuma sawit saja, HTI juga dari tapak atau lapangan.

Bagaimana caranya?

Seharusnya diidentifikasi kembali mana gambut dalam, mana yang tidak. Jika ada wilayah yang kanalnya mengeringkan wilayah lain, itu harus disalurkan. Wilayah itu harus dibuat tali air sehingga ada lahan kecil yang dialiri air.

Sumber