Jakarta - Setahun sejak dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dianggap rendah. Dari 39 rancangan undang-undang yang menjadi program legislasi nasional 2014-2015, hanya 3 RUU yang berhasil diselesaikan.

Rendahnya kinerja legislasi DPR ini pun tak ayal menjadi sorotan publik. Para wakil rakyat di gedung dewan pun menyebut sejumlah penyebab atas kinerja DPR yang 'memble'.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu misalnya, mengatakan rendahnya kinerja DPR terjadi karena para pimpinan sering bepergian ke luar negeri.

"DPR sering ke luar negeri. Jadi, kinerja DPR itu memble. Jadi, kalau dimarahi rakyat jadi wajar-wajar saja," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2015) lalu.



Tudingan Masinton dibantah oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Menurut dia pimpinan DPR tidak pernah pergi ke luar negeri secara bersamaan.

Saat tiga pimpinan, yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fahri Hamzah serta Fadli Zon ke luar negeri, masih ada dua pimpinan dewan di Senayan.

Agus menuturkan bahwa sesuai UU MD3, dua pimpinan tetap bisa menjalankan DPR seperti biasa, termasuk memimpin paripurna. Namun, memang saat Novanto-Fadli Zon-Fahri Hamzah ke Arab Saudi belum ada paripurna yang dijadwalkan.

"Rapat paripurna tetap sah kalau dipimpin 2 pimpinan. Tidak masalah. Tapi memang tidak ada jadwal paripurna," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).

Kinerja legislasi DPR yang 'memble' juga disebut lantaran peran Badan Legislasi (Baleg) yang tak lagi punya wewenang menyusun draft undang-undang. Dalam Undang-undang tentang MPR,DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) yang baru Baleg hanya berwenang melakukan harmonisasi atas UU yang akan dibahas di dewan.

Ketua Komisi II DPR yang juga politisi Partai Golongan Karya Rambe Kamarulzaman mengingatkan, bila UU MD3 direvisi harus didesain agar legislatir bisa lebih produktif.

"Jadi UU MD3 harus dibuat produktif, kalau tidak ya fungsi legislasi, budget dan pengawasan DPR jadi mandek," kata Rambe, Selasa (6/10/2015).

Akankah kinerja DPR tak lagi 'memble' jika UU MD3 direvisi?

http://news.detik.com/berita/3037084...le-salah-siapa