TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia (AMKRI), melalui Direktur Jenderalnya, Abdul Sobur, mengungkit bahwa Presiden Joko Widodo sudah dua kali menegaskan perlunya meniadakan aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang dianggap AMKRI membebani pelaku industri mebel dan menghambat produksi untuk ekspor.

Dalam pertemuan dengan media di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta pada 5 Oktober 2015, perwakilan AMKRI saat itu mempertanyakan alasan kenapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan jajarannya tidak melaksanakan perintah presiden akan pemangkasan SVLK.

"Kebijakan SVLK bisa jadi diberlakukan karena jumlah besar kami (pelaku industri mebel dan kerajinan) di Indonesia. Kami punya 5000 lebih anggota asosiasi, karyawan bisa mencapai 2,6 juta individu. Jika benar, ini tidak adil." kata Abdul.

Melalui rilis AMKRI kepada media saat press conference tersebut, dua kali penolakan Jokowi terhadap SVLK adalah ketika pembukaan pameran IFEX di JIExpo Kemayoran Jakarta, 12 Maret lalu dimana Jokowi meminta para menteri terkait menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi industri mebel dan kerajinan, termasuk SVLK.

Kedua kalinya adalah saat Jokowi mengundang pengurus AMKRI ke Istana, 15 April lalu, untuk membahas pencapaian target ekspor industri mebel dan kerajinan, permintaan Jokowi sebelumnya sempat ditegaskan kembali dalam acara di istana tersebut.

AMKRI mengatakan bahwa SVLK yang diberlakukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dianggap menurunkan optimisme industri hilir yang ingin meningkatkan target pertumbuhan ekspor mebel dan kerajinan nasional menjadi US $ 5 miliar untuk 5 tahun ke depan setelah tahun 2014 lalu hanya mencapai US$ 1,9 miliar. Hingga juni 2015, nilainya mencapai US$ 930 juta. "Penerapan SVLK pasti berdampak pada penurun kinerja ekspor nasional." kata Abdul.

Dalam hal daya saing, Abdul juga menjelaskan bahwa di ASEAN, Vietnam yang volume ekspornya tumbuh secara signifikan, nilai ekspornya mencapai US$ 7 miliar, kalau Malaysia US$ 2,4 miliar. Untuk Indonesia, saat ini mencapai US$ 1,9 miliar sudah cukup sulit. Nilai tersebut turun 4 persen dari 2014 lalu.


sumur