Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo diminta lebih fokus dan serius melaksanakan tugasnya dalam menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendekati ambang batas psikologis, yakni Rp 15 ribu.

"Sebagai Gubernur BI, dia (Agus) sebaiknya melaksanakan tugas dan kewenangannya menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, bukan mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif di luar tugas dan kewenangannya," tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Minggu (4/10).

Anggota Komisi I ini menyatakan hal itu menyikapi pernyataan Agus yang menyebut Presiden Jokowi sedang melakukan pencitraan terhadap rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Charles menilai pernyataan Agus tersebut seperti pernyataan seseorang yang frustasi dan sedang mencari perhatian. Sebagai Gubernur BI, Agus, katanya lagi seharusnya mengambil tindakan strategis dalam menyelamatkan nilai tukar rupiah yang terus terpuruk.

"Malah bukan melakukan tindakan strategis agar rupiah kembali menguat tapi ikut-ikutan berkomentar bak politisi di media. Pernyataan tersebut tidak etis dan tidak pantas disampaikan oleh seorang Gubernur BI," tegas Charles.

Sebab dalam kondisi seperti sekarang ini, rakyat Indonesia menunggu aksi Agus. Langkah itu penting, sebab saat ini berkembang spekulasi negatif dari publik bahwa bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini disebabkan sabotase dari dalam BI sendiri.

"Jangan sampai Gubernur BI dianggap bermanuver untuk kepentingan politik pihak tertentu.Sebab dalam kondisi rupiah anjlok, BI justru meraup keuntungan puluhan triliun karena beban kurs dibebankan ke rakyat," ujar Charles.

Dia menduga, pernyataan provokatif Agus itu karena ngambek atas rencana audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kalau memang Gubernur BI sudah tidak mampu dan sedang frustasi merespon rencana BPK tersebut lebih baik mundur saja." tegas Charles lagi.

Terkait rencana tersebut, politisi muda banteng ini sangat mendukung langkah BPK mengaudit kinerja BI. Termasuk, revisi UU tentang Bank Indonesia. "Revisi itu perlu dilaksanakan agar BI tidak menjadi lembaga super power yang sulit diawasi," demikian Charles.