Merdeka.com - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum puas dengan indeks korupsi di Indonesia yang terus meningkat. Kondisi ini tentu menyebabkan banyak sektor usaha terganggu.

Pasalnya, pemerintahan era Jokowi sedang melakukan pembangunan ekonomi. Sehingga pemberantasan korupsi tetap jalan tanpa mempengaruhi dunia usaha di tanah air.

"Kan saat ini indeks korupsi kita memang mengalami kenaikan atau perbaikan tapi belum memberi kepuasaan bagi kita semua. Jadi ini perlu disinergikan termasuk indeks korupsi itu akan memberikan indeks kepuasaan di dalam dunia usaha," kata kata Pramono di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (5/10).

Maka dari itu, kata Pramono, banyak titipan Jokowi dalam rencana strategis (renstra) untuk dijalankan para pimpinan KPK jilid IV nantinya. Ini diharapkan mampu memperkuat hubungan KPK dan pemerintah ke depannya.

Pramono menjelaskan beberapa poin yang diinginkan pemerintah dari lembaga antirasuah. Salah satunya, pemerintah berharap pemberantasan korupsi lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

"Tetapi tanpa mengurangi penindakan yang menjadi kewenangan KPK karena memang diatur khusus untuk korupsi," jelas dia.

Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa pemerintah berkeinginan KPK harus seirama dengan Perpres Nomor 2 tahun 2015 yang isinya mengatur rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di bidang pemberantasan korupsi.

"Jadi Perpres ini yang akan disinkronkan dengan renstra yang diatur oleh KPK," terang Pramono.

sumur