Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Dunia menilai Pemerintah Indonesia belum memiliki perhitungan khusus terkait penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas ketika terjadi kenaikan ataupun penurunan harga minyak dunia.

"Indonesia belum ada mekanisme yang jelas, saat harga minyak naik karena berpengaruh ke neraca keuangan Pertamina. Ini harus dicari formula antara Pertamina dan Pemerintah," ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop di kantor Bank Dunia Gedung BEI, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Diop menyarankan pemerintah untuk merancang skema antisipasi atau migitasi risiko dari gejolak harga minyak. Pasalnya, ketika harga minyak naik seharusnya harga BBM naik, namun pemerintah justru menahan kenaikan sehingga merugikan Pertamina.

Dirinya menambahkan, apabila ingin mengikuti negara lain yang melepaskan harga BBM ke pasar, maka akan ada skema-skema tertentu yang bisa diambil pemerintah ketika terjadi gejolak harga minyak dunia.

Ketika minyak dunia turun, pemerintah akan memperoleh keuntungan dari harga BBM yang ditetapkan. Dari keuntungan tersebut bisa disimpan sebagai dana stabilisasi saat harga minyak dunia kembali naik sehingga harga di tingkat konsumen tidak naik terlalu tajam.

"Selain itu bagaimana memitigasi harga minyak? Ada pajak BBM, itu bisa diterapkan ketika harga minyak turun. Pajak ini untuk menjaga stabilisasi harga agar harga naik dan turunnya tidak tajam," pungkas dia.


sumur