JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menemukan sejumlah temuan setelah melakukan kunjungan ke Lumajang, Jawa Timur akhir pekan lalu. Selain mengunjungi lokasi tambang, Komisi III juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk Kapolda dan Kapolres serta mengunjungi rumah Tosan dan Salim Kancil.

"Hasil temuan Komisi III memang ada illegal mining yang telah lama beroperasi di sana dan diketahui oleh Pemda setempat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015).

Selain menemukan adanya illegal mining (penambangan ilegal), ditemukan pula adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Diduga kuat, ada oknum kepolisian, Pemerintah Daerah dan DPRD yang menjadi back up atau berdiri di belakang kegiatan illegal mining tersebut.

Benny menambahkan, Komisi III telah merekomendasikan Kapolda Jawa Timur untuk secara tuntas mengusut pelaku illegal mining. Termasuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang menjadi backing, penadah dan penampung.

"Kita memperoleh info bahwa penampung juga di Lumajang dan diduga kuat dilindungi aparat penegak hukum," tambah Benny.

Selain pelaku illegal mining, Komisi III juga meminta Kapolda mengusut kasus penganiayaan Salim Kancil dan Tosan serta meminta untuk memeriksa Kapolres Lumajang dan sejumlah anggota kepolisian, baik yang berbintang maupun yang tidak, yang diduga kuat menjadi back up illegal mining tersebut. Namun, Benny membantah Komisi III juga meminta Kapolda untuk mencopot anggota kepolisian jika ditemukan ada yang terlibat.

"Kita hanya meminta Kapolda, Mabes Polri untuk mengusut ini. Sudah menjadi cerita umum di masyarakat Lumajang siapa saja yang backing. Kita tunggu saja," ucap Benny.

http://nasional.kompas.com/read/2015...Back.Up.Aparat

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kerja kepolisian lamban mengungkap aktor di balik tewasnya petani Lumajang Salim Kancil dan pengeroyokan pada Tosan. Walhi menuding Polisi memihak pemilik modal, dalam hal ini penambang pasir. Polda Jawa Timur telah menetapkan 24 tersangka pembunuh Salim dan penganiaya Tosan. Namun setelah 9 hari berlalu, pihak polisi belum masuk ke akar masalah konflik.

"Peristiwa Selok Awar-awar sebagai kejahatan terstruktur sehingga kasus ini menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi terhadap pemodal besar dan pengkajian ulang penataan ruang proyek-proyek infrastruktur yang menampung hasil tambang ilegal," kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Mahnur Satyahaprabu di Jakarta, Senin (5/10).

Dia mengungkapkan, wilayah di pesisir Selatan Jawa marak investasi skala besar yang cenderung mengorbankan lingkungan rakyat kecil. Apalagi sepanjang wilayah pesisir Selatan Jawa Timur merupakan kawasan rawan bencana.

"Tentu tidak lepas dari proyek jalur lalu lintas selatan yang digagas MP3EI yang marak investasi skala besar. Proyek Jalur Lintas Selatan memicu investisai besar seperti Smelter dan pertambangan yang cenderung mengabaikan keselamatan rakyat," jelasnya.

Menurutnya, kepentingan investasi sektor pertambangan memungkinkan polisi cenderung berpihak pada pemilik modal. Sehingga, polisi kerap gamang merespon berbagai permasalahan Sumber Daya Alam (SDA) dan kerusakan lingkungan di Lumajang.

"Polisi berpihak kepada pemilik modal, ketimbang masyarakat yang memperjuangkan lingkungan yang sehat dan hak atas tanah yang mereka miliki. Pembunuhan Salim Kancil semakin menambah panjang catatan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembelaan HAM," ucapnya.

[noe]

http://www.merdeka.com/peristiwa/pem...lik-modal.html