Reuters
Jutaan ummat Muslim melakukan ibadah Haji di Mekkah, Saudi Arabia tahun lalu. Islam diperkirakan akan menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia setelah 2070.


Jumat, 2 Oktober 2015 | 18:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan digelarnya muktamar haji internasional. Usulan itu muncul untuk merespons tata kelola haji yang dianggap masih memiliki masalah.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengungkapkan, ada kesalahan tata ruang pembangunan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, khususnya di sekeliling Ka'bah. Ia khawatir, pembangunan itu kelak akan melahirkan masalah serius.

"Puluhan bangunan megah didirikan bukan dalam rangka memperlancar proses ibadah haji, malah justru melahirkan sederet masalah," kata Said, dalam pernyataan tertulis yang dipublikasikan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).

Said menganggap pembangunan gedung megah yang dilakukan pemerintah Saudi tidak sesuai dengan kesederhanaan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ia mengungkapkan itu dengan mengutip sejarawan Arab Saudi, Ali Al-Jurjawi dalam Himatus Tasyri wa Falsafatuh, bahwa esensi dari ibadah haji adalah menapak tilas perilaku Nabi Muhammad SAW.

"Penting untuk dicatat, seluruh perilaku nabi adalah perilaku yang mencerminkan sikap sederhana dan tawadhu (rendah hati)," ujarnya.

Secara terpisah, Sekjen PBNU Helmy Faizal Zaini mengungkapkan, perlu digelar muktamar haji internasional untuk merespons kapitalisasi ibadah haji yang dilakukan pemerintah Saudi. Peserta muktamar itu adalah seluruh negara yang mengirimkan jemaah haji. Menurut Helmy, penyelenggaraan muktamar itu diperlukan karena pembangunan yang dilakukan pemerintah Saudi dilakukan dengan menghancurkan sejumlah situs dan artefak Islam bersejarah.

"Kita diplomasikan pencegahan penghancuran artefak sejarah yang ada di Mekkah dan Madinah. Dan yang lebih penting adalah perbaikan tata kelola ibadah haji," ujar Helmy.

Sementara itu, intelektual muda NU, Syafiq Hasyim mengusulkan agar penyelenggaraan muktamar haji internasional digelar di Indonesia. Alasannya karena Indonesia adalah negara yang paling dapat diterima oleh negara-negara Islam.

Mengenai pesertanya, Syafiq mengusulkan diundang juga organisasi internasional terkait, dan akademisi untuk berbicara di forum tersebut. Ia ingin muktamar itu dijadikan panggung untuk Indonesia menyampaikan perspektif tentang Islam.

"Saya membayangkan ada muktamar haji, kita reaktualisasi komite Hijaz," ungkap Syafiq.

Penulis: Indra Akuntono

Editor: Fidel Ali