Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jilid II dalam waktu dekat ini. Perombakan tersebut akan menjadi pintu masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) dalam jajaran menteri Kabinet Kerja.

“Presiden akan melakukan reshuffle lagi dan orang PAN mendapatkan kursi menteri,” kata sumber Katadata di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). Tujuan reshuffle jilid II ini bukan sekadar untuk mengakomodasi masuknya kader PAN ke dalam pemerintahan, namun juga untuk mengoptimalkan kinerja menteri dan jajaran kabinet secara keseluruhan.

Namun, Sekretaris Jenderal PAN Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno enggan menanggapi kabar reshuffle kabinet dan peluang PAN mendapatkan kursi menteri. “Kami belum mendengar rencana tersebut,” kata bekas Direktur Keuangan PT Bakrie & Brothers Tbk ini melalui pesan singkat kepada Katadata.

Kabarnya, Presiden Jokowi akan menggunakan momentum satu tahun pemerintahannya pada bulan Oktober ini untuk mengumumkan reshuffle kabinet jilid II. Spekulasi perombakan kabinet semakin merebak setelah Jokowi menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu (29/9).

Seperti diberitakan situs berita tempo.co, Jokowi marah lantaran instruksinya mengenai pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, investor masih kesulitan menanamkan modalnya di Indonesia. “Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” katanya.


Selain itu, Jokowi meminta para menteri tidak selalu mengamini seluruh masukan yang disampaikan bawahannya. “Sudah saya sampaikan kalau pimpinan kementerian tidak kuat mengendalikan bawahannya, entah itu eselon I atau eselon II. Apalagi sampai terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini (perbaikan investasi),” katanya dalam rapat yang dihadiri oleh Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Sumber