Merdeka.com - Pimpinan DPR, M Taufik dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terus saja bersitegang. Bahkan Ahok, sapaan Basuki, diyakini Taufik bakal jadi tersangka terkait kasus lahan RS Sumber Waras.

Menanggapi doa Taufik, Ahok mengaku siap melakukan pembuktian terkait masalah tersebut di hadapan hukum, karena dirinya yakin tak ada aturan yang dilanggar oleh pihaknya dalam pembelian lahan tersebut.

"Ya nggak apa-apa, itu kan mesti dibuktikan di hukum, jangan mengasumsikan seperti itu dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/9).

"Silakan saja, kan jaksa sudah panggil kita. KPK juga sudah panggil dan sudah investigasi. Jadi ya silakan," katanya menambahkan.

Ketika ditanya apakah pembelian lahan milik RS Sumber Waras sudah sesuai ketentuan, Ahok mengaku jika apa yang dilakukannya itu adalah hal umum dalam transaksi jual beli sebidang tanah. Sebab, banyak dari pihak pemerintahan yang melakukan pembelian lahan, dengan menggunakan harga pasar dan bukan harga sesuai NJOP.

Ahok bahkan mengatakan, pembelian lahan yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun dirinya memang tak mau tahu bagaimana penentuan pokok letak pajak sesuai NJOP, bagi setiap lahan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

"Kalau gitu pembelian semua jalan tol, termasuk pembebasan lahan untuk jalan layang, boleh enggak kalau ada auditor BPK yang menulis berpotensi kerugian negara? Kenapa kamu belinya harga pasar, bukan harga NJOP? Kalau dengan dasar itu, kena semua dong," ujar Ahok.

"Pertanyaan saya, kenapa mereka berani beli harga pasar karena ada Keppres. Nah salahnya di mana? Ini karena jalannya berbeda, kalau dari sisi hukum itu, Jalan Kyai Tapa itu adalah bagian dari Jalan Tomang Utara. Yang menentukan pokok letak NJOP pajak di Jalan Kiai Tapa siapa? Bukan saya loh, dari Dirjen Pajak dulu," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik, mengaku sangat yakin jika Ahok akan segera menjadi tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Hal itu berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014, yang sebelumnya diberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh pihak BPK.

"Kita berdoa saja supaya Oktober besok (Ahok jadi) tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, enggak bisa lepas itu," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9).


sumur