Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Menurut Jokowi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan ini dilakukan guna menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.

"Langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah antara lain pengendalian harga komoditas pokok, seperti BBM dan pangan, kemudian pembentukan tim evaluasi dan pengawas, realisasi anggaran, dan yang ketiga pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mendorong pemanfaatan biodiesel 15 persen, sehingga dapat mengurangi impor BBM dan harga ekspor kelapa sawit," jelasnya di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9).

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Antara lain dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

"Bunga KUR yang dulunya 22-23 persen (diturunkan) menjadi 12 persen," tuturnya.

Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa, lanjut presiden, pemerintah juga mengupayakan percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa.

"Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi beras sejahtera (Rastra) bulan 13 dan bulan 14. Artinya ada tambahan selama dua bulan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah," tuturnya.

Namun, serangkaian kebijakan itu dirasa belum cukup oleh Jokowi. Karenanya, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Untuk mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan.

Juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain," kata dia.

Terkait percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya.

"Antara lain melakukan penyederhanaan izin, penyelesaian masalah tata ruang, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut hambatan hukum," tuturnya.

Fokus yang ketiga, lanjut jokowi, pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

"Saya ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian kita ke depan," tuturnya.

Sumber : CNN indonesia

SESUAI janji pemerintah, paket stimulus perekonomian nasional jilid II pun diterbitkan. Tidak seperti Paket September I, dalam Paket September II ini pemerintah lebih fokus pada penyederhanaan perizinan dan pengamanan devisa ekspor.

Sebelum mengumumkan paket kedua itu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, kemarin.

Selang beberapa waktu kemudian, Paket September II diumumkan para menteri ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sesuai permintaan pengusaha, Darmin pun menegaskan Paket September II menjamin perizinan investasi bisa diperoleh investor hanya dalam 3 jam. Namun, kemudahan itu bukan tanpa syarat.

Jaminan 3 jam perizinan selesai hanya berlaku untuk kegiatan investasi di kawasan industri. Selama ini perizinan di kawasan industri bisa sampai 8 hari hanya untuk mengurus izin badan usaha.

Jika membangun di luar kawasan industri, investor harus mengurus 11 perizinan terkait dengan konstruksi, dan itu membutuhkan waktu paling cepat 526 hari.

"Pada paket deregulasi kedua ini kita pangkas jadi hanya 3 jam, investor sudah kantongi izin dan bisa langsung realisasi investasi," kata Darmin.

Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, dengan proses 3 jam itu, investor sudah bisa mengantongi tiga produk perizinan, yakni izin prinsip, akta perusahaan, dan NPWP.

Mengenai perizinan di luar kawasan industri, terutama di bidang sumber daya alam (SDA), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pihaknya memangkas 14 perizinan menjadi enam perizinan.

Itu termasuk menyapu bersih sembilan peraturan menteri sebelumnya.

"Jadi, berbagai izin yang dulunya banyak kini dijadikan syarat. Dengan demikian, proses perizinan juga lebih cepat," kata Siti.

Meski memberi kemudah-an, Kementerian LHK akan mengetatkan fungsi kontrol terkait dengan pelestarian lingkungan.

Jika ada pelanggaran, segera dicabut izinnya.

Soal pengamanan devisa hasil ekspor, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan adanya pemangkasan bunga deposito bagi eksportir yang menempatkan dana dalam dolar AS di perbankan dalam negeri.

"Kalau (depositonya) di atas enam bulan, (pajaknya) 0% alias tidak kena pajak bunga deposito," katanya.

Implementatif

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid II kali ini lebih efektif dan implementatif untuk jangka pendek. Apalagi pemangkasan perizinan diyakini akan menarik investor.

"Paket ini sepertinya akan lebih cepat terasa dan efektif untuk jangka pendek. Beberapa kebijakannya sangat membantu," ujarnya.

Namun, dalam hal diskon bunga deposito bagi eksportir, Sekjen Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai eksportir cenderung masih menempatkan dana hasil ekspor mereka di luar negeri. Pasalnya, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membebani mereka.

"Pada saat devisa hasil ekspor ditarik ke dalam negeri, kami kena depresiasi kurs," ujar Toto

Sumber : media indonesia