Jakarta - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) mencatat hingga September tahun ini, sudah ada sekitar 16.000 karyawan yang dirumahkan (belum PHK). Langkah merumahkan karyawan dilakukan oleh para pengusaha mebel di tengah ekonomi yang lesu dan dolar yang terus menguat terhadap rupiah.

Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur mengatakan jumlah PHK yang paling besar dilakukan oleh perusahaan mebel atau furnitur asing yang berada di Indonesia.

"Catatan di kami 16.000 karyawan dirumahkan, bulan Agustus atau September mulai banyak. Paling banyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat," kata Sobur ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Selasa (29/8/2015).

Menurut Sobur, sejumlah perusahaan mebel dan furnitur mulai merumahkan karyawan setelah harga bahan baku melonjak akibat penguatan dolar. Hal ini mempengaruhi biaya produksi perusahaan sehingga harus merumahkan karyawan.

"Betul terutama perusahaan yang membeli raw material dari luar. Namun pasarnya domestik itu terkena imbas karena ada anggota anggota AMKRI masih bahan baku dan industri pendukungnya 70% dari luar. 2.000 anggota kita asing, hanya 10% domestik," jelasnya.

Selain terdampak karena menguatnya dolar, daya saing di pasar ekspor yang mulai tergerus oleh negara pesaing terberat, Vietnam dan China, membuat industri mebel dan furnitur dalam negeri semakin terpuruk.

"Kita sekarang tumbuh 1% saja susah. Vietnam tahun lalu ekspornya nilainya US$ 5,4 miliar, kemudian saya baca tahun ini hingga September sudah US$ 7 miliar atau tumbuh 35% per tahun. Pasar kita makin tergerus sama Vietnam," katanya.

Sementara itu, industri furnitur Indonesia, nilai ekspor tahun lalu hanya US$ 1,9 miliar. Hingga Juni 2015, AMKRI mencatat nilai ekspor produk kayu Indonesia baru US$ 930 juta.

Hal ini membuat industri furnitur kurang berkembang, menurut Sobur, adalah pemberlakuan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah. Hal ini membuat harga bahan baku industri kayu tak kompetitif dibanding Vietnam.

"Kalau dari sisi ekspor kita lagi susah. Makanya kita harapkan ada perbaikan di-deregulasi kedua nanti seperti apa. Kita kalau pengusaha minta SVLK dihapus saja. Vietnam saja zero," tuturnya.


sumur