Jakarta - Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan ini membahas banyak hal, khususnya terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah.

Pertemuan berlangsung satu jam dari pukul 11.30 WIB. Apindo diwakili oleh Ketua Umum Hariyadi Sukamdani, dan belasan pengurus lainnya. Kemudian Presiden Jokowi ditemani Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

"Dalam kesempatan tersebut kita sampaikan beberapa usulan yang terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang," ungkap Hariyadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Usulan jangka pendek, Hariyadi menyampaikan, yang pertama adalah deregulasi peraturan yang menghambat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, kedua relaksasi kebijakan fiskal dan kebijakn kredit perbankan, terutama di sektor properti.

Ketiga adalah kebijakan ketenagarkerjaan yang kondusif bagi iklim usaha, termasuk kebijakan upah minimum yang realistis. Keempat adalah, menjaga daya beli masyarakat dengan cara antara lain pengendalian biaya inflasi dan percepatan belanja pemerintah.

Usulan jangka panjang, pertama adalah konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur, kedua yaitu kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti impor dengan menciptakan industri yang kompetitif, seperti pengurangan biaya gas. Ketiga adalah kebijakan untuk mendorong ekpor.

"Mendorong ekspor itu termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor seperti Uni Eropa," jelasnya.

Secara lebih spesifik, Apindo juga membagi usulannya ke masing-masing kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk kebijakan mekanisme impor kertas daur ulang, sistem verifikasi legalitas kayu, ketentuan impor produk kehutanan, pelarangan minuman beralkohol dan ketentuan impor produk kehutanan, dan diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan di Uni Eropa.

Lalu, Kementerian Tenaga Kerja diminta memperhatikan kembali kebijakan pembatasan ruang lingkup usaha alihdaya bagi perusahaan penyedia jasa pekerja dan RPP pengupahan.

Kementerian Keuangan, ada tiga fokus yang harus segera disempurnakan, yaitu terkait dengan mutasi/pemindahan mold di kawasan berikat, pajak pertambahan nilai 10% atas barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan atau komoditi primer, di antaranya kelapa sawit, kakao, dan kapas. Selanjutnya dianggap perlu aturan bea masuk atas bahan baku impor yang mesinnya dibeli di dalam negeri, sehingga impor bahan baku tidak disertai dengan mesinnya.

Untuk Kementerian Perhubungan, Apindo mengusulkan proses CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory) dipercepat, dan memperbanyak sistem online. Selain itu perihal proses integrasi bagi para kru atau penumpang visitting yacht diharapkan dapat diberikan perpanjangan visa di Indonesia, tanpa harus keluar terlebih dahulu.

Sementara untuk Kementerian Kehutanan dan Ligkungan Hidup, usulan dari Apindo adalah debirokratisasi AMDAL, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

"Presiden menyampaikan apa yang kita usulkan sebenarnya sudah sejalan dengan arah yang akan ditempuh oleh pemerintah. Jadi arahnya memang menurut kita juga sudah sama. Cuma sekarang hanya tinggal menunggu eksekusinya saja," papar Hariyadi.


sumur