SEMARANG, KOMPAS.com – Sejumlah aktivis di Kota Semarang, Jawa Tengah menyesalkan lawatan Gubernur Jawa Tengah bersama 20 orang rombongan SKPD dan DPRD ke tiga negara di Eropa selama 13 hari.

Ganjar dan kawan-kawan dinilai tidak peka terhadap persoalan ekonomi yang saat ini mengalami perlambatan. Menurut Koordinator Divisi Korupsi, Politik dan Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto, kunjungan ke Suriname, Belanda, dan Jerman tidak efektif untuk saat ini.

Lebih baik jika kunjungan tersebut ditunda, sehingga anggaran dinas bisa dipakai untuk membantu warga Jateng yang mengalami kesulitan makanan pokok. “Kami tidak anti pada kunjungan ke luar negeri, tapi pada saat ini itu terkesan menghamburkan uang rakyat. Ini perlu ditolak,” kata Rony, Selasa (29/8/2015).

Rony melanjutkan, kondisi masyarakat Jateng saat ini masih terhimpit persoalan perekonomian. Bahkan, saat ekonomi melambat, garis kemiskinan warga bertambah sebanyak 15.210 orang, hingga totalnya menjadi 4,577 juta.

Ganjar juga diminta untuk menyelesaikan janji kampanyenya. Ia mengkritik keras jika kebijakannya justru mengajak “bedol” desa ke luar negeri. Roni juga mengkitik kalangan DPRD yang justru ikut dalam rombongan itu.

Menurut dia, peran legislatif sebagai pengontrol pemerintahan bisa sirna, karena ikut serta dalam kunjungan. “Kunjungan kerja itu lebih banyak seremonialnya. Janji efektifitas kinerja dengan teknologi mana buktinya,” tanya dia.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainir Richard membela kunjungan Gubernur dan rombongan. Warga diminta untuk berfikir positif pada kunjungan kerja itu, yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat Jawa Tengah, meski menelan anggaran Rp 2,3 miliar.

Bagi dia, anggaran tentunya disesuaikan dengan fungsinya. Anggaran juga didesain untuk kegiatan yang betul-betul untuk masyarakat Jateng. Hanya saja, ia meminta jangan sampai kesan yang muncul di masyarakat bernada negatif dengan isu pemborosan anggaran.

“Mari kita lihat hasil dari kunjungan Gubernur ke tiga negara itu. Pasca kunjungan ada enggak manfaat lebih bagi masyarakat. Kalau perlu pasca kunjungan, gubernur memaparkan hasil ke masyarakat baik secara langsung atau lewat media,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu


http://regional.kompas.com/read/2015...n.Uang.Rakyat?