JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Senin (5/10/2015). Fahri akan diperiksa terkait ucapannya yang menyebut banyak anggota DPR 'beloon' dalam wawancara di salah satu televisi swasta.

"Senin depan kita periksa Pak Fahri," kata Anggota MKD Syarifuddin Suding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sudding mengatakan, MKD sudah melakukan penyelidikan dan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Hanura Inas Nasruloh Zubir.

Laporan itu diantaranya menyertakan bukti berupa video wawancara Fahri Hamzah yang menyebut Anggota DPR beloon. MKD memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan dan memanggil Fahri.

"Ini panggilan pertama untuk Fahri," kata Sudding.

Inas Nasruloh Zubir melaporkan Fahri Hamzah ke MKD pada Senin (24/8/2015). Inas merasa tersinggung dengan sebutan beloon yang dilontarkan Fahri. Ia meminta Fahri segera meminta maaf di media massa atas ucapannya tersebut.

Inas menganggap Fahri tidak menunjukkan sikap kenegarawanan karena hingga kini tetap santai meskipun mendapat kritik atas ucapannya tersebut.

Jika Fahri sudah meminta maaf secara terbuka di media massa, Inas berjanji akan memaafkan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Laporan di MKD juga akan segera dicabut.

Fahri sebelumnya tidak ingin memperpanjang masalah tentang sebutan "rada-rada beloon" terhadap anggota parlemen. Ia meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut.

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.


sumur