Jakarta -Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memberi target agar Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, telah tersambung dan terlayani angkutan kereta barang pada Oktober 2015. Target ini diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa‎ Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Agung Kuswandono, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9/2015)

"Kalau KAI menargetkan Februari (2016) tapi kalau Pak Menko minta jadi Oktober (2015). Makanya KAI sekarang keringetan ini," kata Agung.

Kini, KAI sedang bekerja keras menuntaskan proses pembebasan lahan yang tinggal tersisa 8 bangunan. Totalnya, KAI akan membangun 1,4 kilometer (km) jalur baru yang menghubungkan Stasiun Pasoso di pinggir Pelabuhan Priok hingga masuk ke area dermaga Jakarta International Contianer Terminal (JICT).

"Mereka sudah bangun rel itu menuju JICT," ujarnya.

Selain harus bekerja keras membeaskan lahan, KAI menghadapi masalah teknis. Akses jalan kereta menuju Terminal JICT terhambat akses jalan layang menuju Pelabuhan Priok yang sedang dibangun.

"Sekarang sudah menjadi sedikit lebih susah karena di depannya ada jalan layang jadi harus diukur ketinggiannya sebelah mana yang cocok di mana, kalau dulu kan lurus-lurus saja dan langsung masuk," jelasnya.

Sebelumnya, KAI menargetkan pada Oktober 2015 segera memulai pembangunan prasarana kereta pelabuhan seperti rel dan container yard di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pembangunan dilakukan setelah proses pembayaran tanah dan warga di Tanjung Priok yang terkena proyek tuntas. Targetnya, pembayaran tanah dan bangunan milik warga bisa dilakukan akhir September 2015 ini.

"Rencana setelah Pembayaran selesai pada akhir September baru akan dilaksanakan pekerjaan pada pertengahan oktober 2015," kata VP Corporate Communication KAI Agus Komarudin.

Saat ini, sebanyak 7 rumah dan 1 rumah ibadah masih belum dibayar karena menunggu perhitungan ulang nilai bangunan. Proses konstruksi, kata Agus, akan memakan waktu 5 bulan.

KAI nantinya membangun rel baru dari Stasiun Pasoso berbelok memotong rumah warga yang telah dibebaskan lahannya hingga masuk ke dalam dermaga milik JICT.

Total rel baru membentang 1,4 kilometer, termasuk sebagian melintasi pemukiman warga. Kereta pelabuhan secara resmi baru bisa beroperasi pada Maret 2016. Selain jalur Stasiun Pasoso-JICT, ternyata telah ada jaringan kereta dari Stasiun Pasoso ke Dermaga Terminal 3 Priok.

Jaringan rel eks Belanda ini sekarang dalam kondisi non aktif karena telah dibeton dan ditutup oleh PT Pelindo II (Persero). Jalur ini existing ini sempat dibongkar oleh Rizal Ramli. Rizal Ramli ingin jalur kereta yang ditutup Pelindo II untuk diaktifkan kembali.

Rizal Ramli Minta Jabatan Pejabat Pelabuhan Dinaikkan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli meminta level jabatan pejabat otoritas pelabuhan ditingkatkan. Jabatan saat ini dinilai kurang kuat untuk menegakkan hukum di pelabuhan.

“Pak Menko sudah mengirimkan surat ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar eselon otoritas pelabuhan dinaikkan agar lebih gagah,” kata Ketua Tim Satuan Tugas Dwelling Time Agung Kuswandono di Kantor Kementerian Kooordinator Bidang Maritim, Jakarta, Rabu, 23 September 2015.

Menurut Agung, otoritas pelabuhan akan menjadi ujung tombak dari penegakkan hukum di pelabuhan. Saat ini para pejabat otoritas pelabuhan Tanjung Priok berstatus eselon III A dari seharusnya II B. Karena faktor inilah wewenang otoritas pelabuhan di lapangan terkesan kurang kuat. Dengan menaikkan jabatan itu diharapkan para aparat dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya.

Agung menambahkan, saat ini yang tengah diutamakan pemerintah adalah penguatan unsur dari kementerian dan lembaga. Kementerian Perhubungan, melalui otoritas pelabuhan, diminta menjadi garda utama di pelabuhan. Selama ini memang kerap terjadi konflik kepentingan antar Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II selaku pelaku bisnis di pelabuhan.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengakui juga adanya konflik kepentingan ini. Menurut Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebenarnya Kemenhub adalah pihak yang berlaku sebagai regulator di pelabuhan, sementara Pelindo sebagai operatornya. Pembagian ini sudah berlaku sejak September tahun ini. “Tapi kadang-kadang, orang kalau nyaman kan suka lupa,” kata dia.

Untuk semakin memperkuat pembagian tugas ini, pada akhir September ini kedua lembaga akan mengadakan konsensi. Di sana, akan dipertegas mengenai pekerjaan Pelindo II. Dari pekerjaan mereka, pemerintah akan mendapatkan kompensansi sekitar 2,5 persen dari hasil kotor keuntungan Pelindo II. Uang ini kemudian akan masuk ke kas negara.

“Tapi nanti masih tunggu audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), tentang besaran dan lama konsensinya,” kata Antonius.

Ketua Satgas: Pelindo II Nikmati Keuntungan "Dwell Time" di Tanjung Priok

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Dwelling Time bentukan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, Pelindo II merupakan pihak yang memiliki andil terhadap lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, BUMN pelabuhan itu meraup untung besar bila dwell time semakin lama.

"Pelindo II ini kan penyedia jasa, mereka termasuk bagian yang mendapatkan keuntungan dari lamanya dwelling time. Karena kan semakin lama kontainer di timbun, semakin banyak fee-nya, yang menikmati kan mereka (Pelindo II)," ujar Ketua Satgas Dwelling Time Agung Kuswandono di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Menurut dia, perilaku menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok tak hanya menguntungkan Pelindo II, para importir "nakal" juga ikut-ikutan senang. Pasalnya, importir tak perlu mencari dan menyewa gudang sebagai tempat penampungan barang yang diperkirakan harga sewanya lebih mahal daripada menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Agung menuturkan, dengan perilaku Pelindo II dan importir itu, waktu keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. Bahkan, ucap dia, akan percuma pemberian dokumen perizinan dipercepat bila para importir tak mau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan.

Penumpukan peti kemas akan terjadi dan akan menghambat keluar-masuk barang lainnya. Meski perilaku Pelindo II berpengaruh terhadap dwell time, Agung mengatakan BUMN pelabuhan itu selalu mengelak.

"Tapi kalau (fakta) ini disampaikan ke media, mesti ribut mereka kan. Enggak mungkin lah, ini lah. Makanya Satgas ini tidak melibatkan pihak-pihak pelaku usaha dan penyedia jasa. Kita perbaiki dari dari dalam saja, kalau nanti ribut baru kita tindaklanjuti," kata mantan Dirjen Bea Cukai itu.

Dalam beberapa kesempatan, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino selalu menyatakan bahwa urusan waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah urusan Pelindo II. Pasalnya, kata dia, kewenangan pemberian perizinan barang yang masuk ada ditangan beberapa Kementerian dan Lembaga, bukan Pelindo II selaku penyedia layanan pelabuhan.