TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak mempersoalkan peminjaman dana dari Cina oleh bank-bank BUMN. Sebab, menurut Pelaksana Tugas Ketua Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, langkah tersebut merupakan aksi korporasi. "Kami tidak mengomentari kebijakan bisnis masing-masing bank," kata dia, di Jakarta, Rabu, 23 September 2015.

Fauzi mengungkapkan hal itu, mengomentari kesepakatan pinjaman antara Bank Mandiri, BRI, dan BNI, dengan China Development Bank senilai US$ 3 miliar (sekitar Rp 43,3 triliun). Masing-masing bank mendapat komitmen utang US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun. Kesepakatan yang diteken di Beijing, Cina, Rabu, 16 September 2015, itu disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Minister/Chairman of National Development and Reform Committee Xu Shaoshi.

Menurut Fauzi, kesepakatan utang yang melibatkan tiga bank BUMN itu tidak masalah karena mereka dalam kondisi yang sangat sehat. "Industri dengan nilai CAR hingga 20 persen itu kondisinya sangat baik."

Ia menambahkan, meski ekonomi melambat dan harga komoditas anjlok, kenaikan kredit macet alias NPL ketiga bank itu masih berada di batas aman, yaitu 2,6 persen. Alasan lain, tingkat permodalan dan profit mereka cukup kuat untuk menyerap dan menahan kenaikan NPL.





Secara keseluruhan, kata Fauzi, LPS hanya memandang kerjasama pinjaman ini dari tingkat kesehatan bank terkait. Indikatornya, antara lain kemampuan bank menyerap NPL dan rasio kecukupan modal (CAR). "Yang kami lihat kemampuan bank menyerap NPL dan risiko bank tersebut untuk jatuh," katanya.


sumur