Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BPS Suryamin. Rapat membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Dalam pembahasan tersebut, anggota DPR menegaskan menolak rencana kenaikan tunjangan DPR dalam RAPBN 2016. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait meminta Menteri Keuangan untuk menghapus rencana kenaikan tunjangan DPR RI dalam RAPBN 2016.

"Pak Menteri Keuangan soal tunjangan DPR jawab saja, disampaikan terbuka, supaya wacana itu berhenti sekarang. Kita enggak pernah membahasnya di sini. Kita ingin Pak Menteri Keuangan jawab lugas itu dibatalkan, kalau sudah diproses, minta dikembalikan ke kas negara," tegas Maruara di Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Senada dengan Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI Fadel Mohammad meminta pemerintah mengurungkan rencana memasukkan kenaikan tunjangan DPR DRI dalam APBN 2016.

"Enggak usah lagi jadi polemik di masyarakat, jangan lagi. Ini jadi enggak enak. Sebagian orang bikin tanpa persetujuan Komisi XI. Paling tidak dana ditahan, masuk kas negara," imbuh Fadel.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Misbakhun pun mendukung kenaikan tunjangan DPR RI tidak dimasukkan dalam RAPBN 2016.

"Saya setuju menolak tunjangan, saya menyarankan bapak membatalkan, jangan sampai pak menteri jadi korban. Tunjangan DPR di APBN 2016 dibatalkan. Ini jangan sampai Pak Menteri jadi korban. Jangan sampai ini masuk ranah politik yang rumit. Kalau perlu di RAPBN 2016 sudah tidak usah dibahas, langsung batalkan saja," tutur Misbakhun.

sumur

kira kira bakal dihapus menkeu ga nih