TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK, khususnya terkait deregulasi expor dan impor yang akan dikeluarkan oleh kementerian perdagangan. Kebijakan Presiden Jokowi dianggap sudah masuk jaringan neoliberal (ala Amerika) dan cara ala rezim Orde Baru.

Berbicara seusai diskusi publik di PB PMII di Jakarta, Sabtu (19/9/2015), Noorsy melihat langkah kementerian perdagangan dengan menghilangkan proses pengendalian barang impor, berimplikasi pada membanjirnya barang impor terutama dari Tiongkok.
"Istilahnya saya sebut bukan deregulasi, tapi reregulasi dengan mengacu kepada nawacita dan trisakti. Tapi karena Jokowi sudah masuk ke dalam jaringan neolib, dia menikmati posisi itu, dan melanjutkan cara-cara Orde Baru," katanya.

"K‎arena cara Orde Baru yang dipakai, maka kebijakannya juga sama dengan kebijakan Orde baru. Implikasi kebijakannya adalah masuknya barang impor dapat dirasakan kian membanjiri tanah air. Contohnya China meskipun tertahan di sektor industri tekstil, tertahan di sektor mainan, dan elektronik, dia tetap membanjiri pasar Indonesia. Makanya permintaan HP China tetap tinggi," kata Noorsy.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi, lanjutnya, menjadi pukulan ganda bagi masyarakat yang hidup pada sektor riil.

Para pengangguran yang menjadi korban PHK dari perusahaan, tidak dapat bertahan hidup.
Mestinya, saran Noorsy, paket kebijakan ekonomi pemerintah, menolong sang penolong.
Karena UMKM di Indonesia adalah penolong perekonomian bangsa.

PHK bagi kebanyakan korban PHK itu, lanjut dia, umumnya lari ke sektor informal.
"Setelah mereka terima jaminan hari tua, mereka akan jadi pedagang asongan atau apa saja. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, itu pukulan pertama. Pukulan kedua, daya beli mereka juga dipukul," ujarnya.
Noorsy menambahkan, jika deregulasi atau reregulasi diterapkan maka akan sangat merugikan Indonesia.
"Industri kita terutama industri kecil akan terpukul oleh masuknya produk impor," katanya.
Jumlah rakyat Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, seharusnya bisa menginvasi pasar luar negeri dengan produk-produk dalam negeri.

"Bukan mengekspor bahan baku ke negara lain, kemudian menjadi barang jadi, dan di impor lagi ke Indonesia," ujarnya.
‎
Ia menyarankan, negara harus melakukan pembangunan ekonomi dari sektor perdagangan, bukan mengandalkan kemampuan dan ketahanan negara dari sektor keuangan.Karena secara empiris, kata Noorsy, hal tersebut akan menjadikan negara hancur seperti negara-negara yang saat ini bangkrut. (*)

http://makassar.tribunnews.com/2015/...de-baru?page=2

banyak barang impor toh