Beberapa hari lalu ramai diberitakan, DPR minta kenaikan tunjangan Rp 20 juta sebulan, dan pemerintah hanya mengabulkan Rp 8,5 juta. Pro dan kontra pun terjadi. Publik mengecam, politisi Senayan tidak peka pada kondisi negara. Tapi DPR membela diri bahwa kinerja DPR bisa meningkat jika fasilitas dicukupi. Ketum PDIP Megawati pun mengingatkan, kader PDIP di DPR jangan ikut-ikutan ribut soal tunjangan, bahasanya: bikin malu!

Ibarat kata omongan Mega belum mingkem, eh……politisi DPR Trimedya Panjaitan mengusulkan, agar gaji presiden dinaikkan minimal menjadi Rp 200 juta sebulan. Sebab tanggungjawab presiden itu besar sekali. Tapi karena kondisi ekonomi sedang terpuruk, sedangkan dolar AS hampir menyentuh Rp 15.000,- politisi Senayan dari partai lain pun mengecam PDIP.

Sudah bukan rahasia lagi, gaji presiden RI, Wapres, menteri-menterinya, itu terlalu kecil bila dibanding dengan dirut bank plat merah. Presiden SBY tahun 2011 pernah mengeluh, 7 tahun jadi presiden gajinya hanya Rp 62 juta, Wapres Rp 42 juta, sedangkan menteri Rp 20 juta. Sedangkan gaji dirut bank rata-rata di atas Rp 200 juta.

Kabarnya gaji Presiden Jokowi kini sekitar Rp 128 juta. Tapi Trimedya Panjaitan dari PDIP mengusulkan agar dinaikkan lagi, karena jauh di bawah dengan pemimpin-pemimpin negara Asean. Mendengan usulani ini Wapres JK hanya bilang terima kasih sementara Presiden Jokowi jadi malu ati. Masak, kondisi negara begini mikirin gaji sendiri.

Sebetulnya usulan PDIP masuk akal juga. Tapi menjadi aneh, PDIP yang biasanya selalu menentang, setelah presidennya dari partainya tiba-tiba setuju. Jika yang usul partai lain, itu tidak jadi masalah. Dalam budaya kita, mementingkan kelompok sendiri, sangat tidak etis. Dalam bahasanya Megawati: bikin malu!