Merdeka.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menyita perhatian. Pihak China menyetujui syarat Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan uang negara dari APBN.

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, pihak China menyanggupi pembangunan dengan skema business to business (B to B). Bahkan China siap melakukan alih teknologi dengan Indonesia.

Rini menyebut, proyek ini nantinya akan menyerap 40 ribu tenaga kerja. "Jika berbagai kesepakatan tersebut sudah disahkan, maka proyek dapat dilaksanakan dengan perkiraan tenaga kerja yang dapat diserap sekitar 40 ribu orang," ucap Rini Soemarno di Beijing seperti dilansir Antara, Jumat (18/9).

Rini menyambut baik keinginan China. Pasalnya, proyek ini akan memajukan ekonomi daerah sepanjang jalur kereta. "Jika kereta api cepat ini terbangun, semisal antara Jakarta-Bandung, maka kita ingin ekonomi di kota-kota yang berada di sepanjang jalur tersebut seperti Karawang dan Walini, juga hidup, masyarakat menjadi lebih sejahtera," katanya.

Rini menekankan untuk proyek tersebut pihaknya telah membentuk konsorsium yang antara lain terdiri atas PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Inka (Persero).

Pembahasan tindak lanjut pembangunan kereta cepat dilakukan Rini dalam pertemuannya dengan Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi (NDRC), Bappenas Indonesia, Bank Pembangunan Tiongkok (CDB) dan tinjauan langsung China Railway Corp.

Rini dan sejumlah pimpinan direksi perusahaan BUMN menjajal kereta api cepat Beijing-Tianjin, yang berjarak 150 kilometer, yang ditempuh dengan waktu 30 menit dengan rata-rata kecepatan 200-300 kilometer per jam.