Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya meyakini penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot, Kemenhub dan PT KAI akan berdampak signifikan mempercepat proyek angkutan massal berupa trem.

"PKS tersebut mampu mempercepat pelaksanaan proyek. Sebab dengan adanya PKS, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail dan komprehensif," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji kepada wartawan, Kamis (17/9/2015).

Sonhaji menyebut dengan PKS, kewenangan Kemenhub dalam proyek trem adalah menyediakan anggaran sekaligus melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN.

Sementara PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta menyiapkan prosedur operasional moda transportasi tersebut. Sedangkan hal-hal yang sifatnya membantu kelancaran pembangunan akan didukung Pemkot.

Agus menampik jika pembangunan trem berjalan lambat. Sejak pertemuan dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan beberapa waktu lalu, Pemkot secara intens terlibat dalam rapat koordinasi yang melibatkan satker kemenhub di Surabaya dan PT KAI.

Hal-hal yang dibahas meliputi pematangan trase, pembahasan mekanisme tiket, penyiapan lahan, termasuk pemantapan naskah PKS yang akan ditandatangani nanti.

Bahkan, Pemkot menggandeng perguruan tinggi juga telah menelusuri kembali jalur trem lama di Surabaya dengan alat ground penetrating radar (GPR).

"Berbagai upaya pengkajian dan pematangan rencana proyek trem dibahas detail agar di kemudian hari tidak ada masalah pasca pembangunan," imbuh dia.

Mantan Kabag Bina Program dan Kepala DCKTR Surabaya itu memperkirakan setelah PKS, anggaran Rp 124 miliar yang ada di Kemenhub dapat difokuskan pada penyelesaian detail engineering desain (DED).

Dengan demikian lelang fisik dapat dimulai akhir tahun ini atau setidaknya awal tahun depan. Proses lelang diprediksi memakan waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan trem dapat dilaksanakan.

Pengembangan angkutan trem akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pengembangan angkutan massal ini dimulai dari depo trem lama di Bumiharjo, Joyoboyo melewati Jl. Raya Darmo hingga ke utara sampai persimpangan Jl. Indrapura – Jl. Rajawali.

Di sepanjang jalur tersebut akan dibangun titik-titik halte/shelter yang letaknya strategis dengan pusat kegiatan masyarakat metropolis. Selanjutnya, pada tahap kedua, rencana pengembangan trem ini akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kita juga siapkan rencana cadangan yang melanjutkan pengembangan trem hingga Terminal Purabaya via frontage road Ahmad Yani sisi barat. Kalau rencana itu jadi terealisasi, warga dari Sidoarjo bisa memarkir kendaraan pribadinya di Terminal Purabaya dan bisa melanjutkan perjalanan dengan trem menuju pusat kota Surabaya. Dengan begitu, beban jalan akan kendaraan pribadi dapat tereduksi," terangnya.

Agus juga memastikan rencana pembangunan transportasi massal berupa trem maupun monorel di Surabaya sudah sejalan dengan program pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam RPJMN itu, lanjut Agus, dijelaskan bahwa target penyelesaian masalah tansportasi perkotaan diprogramkan dengan pembangunan kereta api perkotaan berbasis rel dengan panjang jalur 1998 kilometer secara nasional.

"Nah, Surabaya siap merealisasikan program pemerintah pusat itu karena kajian sudah dilakukan secara matang," ujar Sonhaji.

"Kita diminta berhati-hati sekali tentang revisi UU KPK," ujar Bambang.

Ada sekitar 100 orang anggota fraksi yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Selain itu hadir juga sejumlah menteri dari kalangan PDIP seperti Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkop UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kepala BKKBN Fasli Djalal.


sumur