TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Trimedya Panjaitan, mengatakan presiden seharusnya digaji paling sedikit Rp 200 juta per bulan. Besaran gaji itu, menurut Ketua DPP PDIP tersebut, sesuai dengan tanggung jawab dan kompleksitas masalah.



"Kalau dilihat tanggung jawab, kompleksitas masalah, dan beban kerja sebagai presiden, gaji sebesar Rp 200 juta sudah wajar," katanya di Jakarta, Rabu, 16 September 2015. "Sekarang kan sekitar Rp 62 juta. Paling enggak Rp 200 juta, tapi mampu enggak negara?"



Menurut Trimedya, jika dibandingkan dengan gaji kepala negara di negara-negara ASEAN, gaji Presiden Republik Indonesia sudah sepantasnya dinaikkan. "Gaji presiden kita kecil, coba bandingkan dengan gaji presiden di negara ASEAN saja, jauh sekali bedanya," kata Wakil Ketua Komisi Hukum itu.



Trimedya mengatakan kenaikan gaji presiden harus dilihat dari momentum. "Tinggal momentum, apakah tahun ini atau tahun depan, karena disesuaikan dengan APBN. Yang penting gaji pokok saja karena berpengaruh pada uang pensiun," ucapnya.