DARMAWAN PRASODJO (Caleg DPR PDIP no 3 di Jateng V)
Jabatan saat ini: Deputi Kepala Staf Kepresidenan

Darmawan Prasodjo, PhD (Magelang, Jateng, 19 Oktober 1970)(L)(Tangerang)
-chief economist Millennium Change Account Indonesia (lembaga dana bantuan independen AS)
-presiden komisaris Ametis Energi Nusantara (energi)
-pendiri & chief editor/economist Petronomist.com
-alumnus S3 Ekonomi Sumber Daya Alam Texas A&M University AS (penerima Beasiswa Habibie); meneliti sistem penangkapan & penyimpanan karbon untuk disertasi
-direktur Indonesia Center for Green Economy, Universitas Surya Jakarta 2012-3
-peneliti ekonomi Duke University AS 2009-12; meneliti antara lain model untuk memperkirakan permintaan dan emisi transportasi
-ahli tata kelola & sistem fiskal migas dengan pendekatan game theory
–20 tahun berkarier di bidang penelitian & konsultasi migas di AS;
-anak mantan kepala SMA Taruna Nusantara (alm) Brigjen Sadja Moeljoredjo
–bendahara umum Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Jateng
–menyatakan rencana pemanfaatan gas sebagai bahan bakar utama nasional tepat karena produksi migas nasional telah didominasi gas, tinggal butuh kepemimpinan dalam proses transisi BBM > BBG; di berbagai kesempatan berkali-kali menyatakan pendapat yang mendukung konversi BBM ke gas untuk transportasi
–menafsirkan konsep Berdikari Ekonomi dalam gagasan Trisakti Bung Karno sebagai kemandirian pengelolaan energi
–menyatakan pemerintah jangan hanya menggunakan industri migas untuk memperoleh pendapatan, tapi juga harus mengembalikan pendapatan itu untuk pembangunan industri migas sendiri; berpendapat Inpres no 12/1975 yang menyerahkan sebagian besar pendapatan Pertamina ke Bank Indonesia membatasi Pertamina dan perlu ada perubahan strategi pengelolaan kapital
–menyatakan sudah waktunya kebijakan energi harus menyentuh energi terbarukan, tak bisa mengandalkan migas yang cadangannya menipis; berpendapat pemerintah harus mendukung industri energi terbarukan
–menyatakan pemerintah bisa menekan subsidi BBM tanpa menaikkan harga BBM, antara lain dengan konversi ke gas, dan dengan mengembangkan etanol dari singkong sebagai pengganti BBM
–menyatakan pemerintah harus menjamin akurasi data cadangan migas dan kepastian hukum supaya investor tertarik menggarap blok migas
–menyatakan perlu ada lembaga semacam Bulog untuk pengusaha energi terbarukan
–menyatakan minyak Indonesia baru 38 persen yang tereksplorasi

TUTI N ROOSDIONO (Caleg DPR PDIP no 2 di Jateng I)

Tuti Nusandari Roosdiono, MBA (Salatiga, 21 Agustus 1951)(P)(Jakarta Selatan)
-aktivis kebudayaan, aktif melestarikan wayang orang
-sosialita
–salah seorang pelindung Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT)

EVA KUSUMA SUNDARI (Caleg DPR PDIP no 3 di Jatim VI)
NB: PDIP di Jateng VI mendapat 3 kursi DPR yang awalnya diisi Pramono Anung (meraih 165rb suara), Djarot Saiful Hidayat (69rb suara), dan Budi Yuwono (64rb suara). Kemudian Djarot terpilih sebagai Wagub DKI dan digantikan peraih suara terbesar keempat, Arteria Dahlan (52rb suara). Kalau mengikuti aturan suara terbesar, seharusnya yang masuk ke DPR menggantikan Pramono Anung adalah Erjik Bintoro, mantan ketua DPRD Kab Kediri (46rb suara), bukan Eva Kusuma Sundari (42rb suara).

3 Hj Eva Kusuma Sundari, MA, MSc (Nganjuk, Jatim, 8 Oktober 1965)(P)(Jakarta Selatan) wiki blog twit
-anggota FPDIP DPR 2009-2014 & 2004-2009
–istri Dubes Timor Leste untuk Malaysia Jose Antonio Amorim Dias
-alumnus S2 Politik Institute of Social Studies Belanda (1996) dan Ekonomi University of Nottingham Inggris (2000)
-anggota Steering Committee Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
-konsultan program gender Asia Foundation 2003-2004
-dosen Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya 1991-2004
-pendiri Aliansi untuk Keterwakilan Perempuan dalam Politik (2004)
–ketua Panja RUU Penanganan Konflik Sosial; anggota Panja Revisi KUHP-KUHAP, Panja RUU Komisi Yudisial, Panja Revisi UU Kejaksaan, Panja Revisi UU Mahkamah Agung
-anggota Pansus Bank Century, Pansus Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pansus Revisi UU Penempatan TKI di Luar Negeri, Pansus UU Pornografi
–menyesalkan insiden pelarangan kerudung di sekolah di Bali, meminta hak turis dan warga Bali yang ingin memakai kerudung dijamin
–menyatakan skenario capres-cawapres Megawati-Jokowi sudah tepat
–menyatakan KPK seharusnya bisa juga menyelidiki korupsi di TNI
–kecewa dengan sikap pemerintah yang hanya menegur Front Pembela Islam terkait jatuhnya korban dalam bentrok FPI-warga Kendal; menyatakan arogansi FPI harus dilawan dan Polri harus menertibkan FPI
–mengecam penanganan intoleransi oleh Kemenag dan Polisi
–menyatakan Menkominfo harus menutup situs internet pro radikalisme agama dan kekerasan
-dimusuhi kelompok Islam keras karena sering berkomentar keras terhadap mereka
–mendukung Puan Maharani maju dalam pilpres 2014 (2012)
–mengusulkan penghapusan kolom agama di KTP karena diskriminatif terhadap penganut agama lokal dan kepercayaan (2012)
–anggota Kaukus Parlemen Peduli Palestina; mendukung status keanggotaan penuh Palestina di PBB (2012)
–ketua ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, menyerukan pemberian kewarganegaraan Myanmar kepada orang Rohingya
–pro sistem pemilu daftar tertutup (nomor urut) (2012)
–mengecam penutupan gereja dan vihara oleh pemkot Banda Aceh, menyatakan tindakan itu melanggar konstitusi (2012)
–menyatakan keadaan umat Ahmadiyah di Indonesia seperti orang Rohingya di Myanmar (2012); menyatakan pemerintah melakukan pembiaran dan tak melindungi umat Ahmadiyah dari penyerangan dan pelanggaran kebebasan beragama
–menyerukan agar aparat hukum lebih banyak memanfaatkan mekanisme Interpol untuk mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri (2011)
-mendampingi jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin dalam perseteruan soal IMB dengan walikota Bogor Diani Budiarto dan kelompok-kelompok Islam intoleran; pernah sampai diusir kelompok penentang Yasmin; menyesalkan sikap anggota DPR lain yang membela walikota Bogor dan mengabaikan Ombudsman yang menyatakan walikota Bogor melanggar konstitusi
–pengusul pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR
–menyatakan ada 76 UU usulan pemerintah yang pembuatannya dicampuri pihak asing (2010)
–menerima penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi Agustus 2010 dari United Nations Office on Drug & Crime
–menolak pemberian gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto (2009)
–menyatakan pornografi urusan privat dan bukan urusan negara, dan UU Pornografi sebaiknya difokuskan ke perlindungan anak dan pengaturan distribusi (2008)