JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan seharusnya bisa diprediksi tiga bulan sebelum kejadian. Hal itu dikatakan Hasto mengutip pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega mengatakan, sebelum kejadian, (kebakaran hutan) sebenarnya bisa diprediksi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Ia menjelaskan, pernyataan Megawati terlontar berdasarkan pengalaman menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia. Saat itu, kata Hasto, Megawati selalu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah terjadinya bencana asap, terlebih karena kebakaran hutan dan lahan yang disengaja.
"Tiga bulan sebelumnya bisa diprediksi, waktu masuk musim kering, (ada) pembakaran sebagai metode membuka lahan," ucap Hasto.

Hasto melanjutkan, saat memasuki musim kering, Megawati selalu memerintahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk membuat hujan buatan. Selain itu, Menteri Kehutanan juga diperintahkan menanam jenis pohon tertentu yang difungsikan sebagai pembatas jika terjadi kebakaran hutan. (Foto: Kabut Asap di Malaysia dari Indonesia)

"Pohon yang ditanam bisa jadi border area, sehingga ketika terjadi kebakaran, maka kebakaran berhenti di situ," papar Hasto.

Badan Metereologi dan Geofisika juga diminta secara berkala menyampaikan prediksi cuaca. Sedangkan penegakan hukum dilakukan melalui Menteri Perindustrian yang dibantu oleh institusi hukum terkait.


Untuk mencari tahu pelaku industri yang mengabaikan ketentuan dan menyebabkan bencana asap tersebut," ujar Hasto.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan bencana asap di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan sekitarnya. Bencana asap mengganggu kehidupan masyarakat terdampak, proses belajar mengajar di sekolah tersendat, jarang pandang terganggu dan rentan menyebabkan penyakit pernapasan (ISPA), serta gangguan pada roda ekonomi.

Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo mengatakan, anggaran penanganan bencana asap dan dampak yang ditimbulkan asap itu sudah sangat besar.

Untuk membuat hujan buatan, pemadaman api dan lainnya, pemerintah dilaporkan sudah mengeluarkan dana ratusan miliar Rupiah. Dana itu diperkirakan masih akan terus membengkak karena nyatanya gangguan asap belum hilang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Polri dan PPNS sudah menetapkan tersangka pembakar lahan seperti untuk Riau ada 30 orang. Di Sumatera Selatan, Polri juga melakukan penyelidikan kepada 13 perusahaan. Adapun di Jambi, sudah ada 25 orang tersangka pelaku pembakaran lahan.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua kementerian/lembaga terkait untuk lebih optimal memadamkan api di titik-titik kebakaran. Pengerahan personel TNI dan Polri juga diminta ditambah untuk membantu upaya pemadaman tersebut.