Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pemerintahannya menganut sistem neoliberal. Sistem ini, menurutnya, tidak bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Menko Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar, membuat pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Di mana tidak bisa mencapai di atas 10 persen.

"Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Pertama, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Apa itu? Pada dasarnya semua diserahkan kepada pasar," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut dia, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahtaraan masyarakatnya. Negara, lanjutnya, justru akan terus bergantung dengan negara lain, seperti dalam hal utang.

"Tidak ada di seluruh dunia neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme," jelas dia.

Maka dari itu, dirinya menyarankan jika ingin memperbaiki kondisi ekonomi maka Indonesia harus mengubah sistem ekonomi yang selama ini diterapkan. Indonesia harus mencontoh Jepang dan China yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonominya tanpa mengandalkan bantuan dari negara lain.

"Jepang itu sampai tahun 1985 nyaris tidak pernah utang. Jepang menjadi besar bukan karena pinjeman luar negeri. China sampai sekarang juga tidak," ungkapnya.

"Kita bisa mengubah Indonesia dengan policy dan strategy. Tidak hanya dengan uang. Kita selalu dicekoki dengan uang. Proyek, proyek, proyek. Indonesia ini masuk dalam kondisi sedang dalam pertumbuhan ekonomi. Kita belum pernah masuk dalam pertumbuhan ekonomi double digit. Memang negara-negara Asia kalau mau maju harus mampu mengejar perekonomiannya dari negara-negara barat. Harus di atas 10 persen. Contoh Jepang dan China," tutup dia.

Sebelumnya, sewaktu menjadi ekonom, Rizal Ramli juga sempat mengutarakan hal serupa. "Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.

Selain itu, Rizal juga mengkritik ketidakkonsistenan Jokowi dalam hal arah kebijakan pemerintahannya. Karena dalam kampanye, Jokowi yang terus-terusan berteriak akan membentuk kabinet yang berlandaskan Trisakti, buktinya malah mengubah arah kebijakannya menjadi tidak jelas dengan mengedepankan slogan 'kerja kerja kerja'.

"Zaman tanam paksa dan zaman Jepang, tagline nya itu adalah 'kerja kerja kerja'. Jadi tidak aneh kalau kabinet Trisakti Jokowi kemarin itu akhirnya berubah menjadi kabinet kerja, saya enggak heran," kata Rizal.

"Dan lagi menteri-menterinya itu yang hanya bisa naikin harga. Padahal banyak cara lainnya seperti nurunin biaya produksi. Karena kalau jadi pejabat modalnya cuma bisa naekin harga, enggak usahlah pakai sekolah tinggi-tinggi," cetus mantan Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur ini.