FAJAR.CO.ID, RIAU- Sudah tahun ke 18, Provinsi Riau yang kaya raya rutin menghirup udara beracun. Hak untuk hidup sehat masyarakat, sudah direnggut paksa oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Status asap pun sudah mencapai level berbahaya.

Bosan selalu terabaikan, ditambah korban terus saja berjatuhan, suara-suara perlawanan kembali menggelora. Tuntutannya cuma dua: Merdekakan Riau dari Asap atau Riau Merdeka seutuhnya!

''Penanganan bencana tahun ini sangat lambat. Pemerintah hanya sibuk dengan penanganan titik api saja,'' kata Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar pada Pekanbaru Pos (Fajar Group), Senin (14/10).

Pemerintah pusat dinilai kurang memberi perhatian, khususnya pada langkah antisipasi atau pencegahan. Ketidakacuhan pusat inilah yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat. ''Dengan lambannya Pusat, tentu akan menyuburkan Deklarasi Riau Merdeka yang sudah tumbuh sejak tahun 2000 lalu,'' ujar Al Azhar.

Kontribusi Riau pada negara ini sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Riau cukup memberikan andil pada ekspor nasional.

Disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau Mawardi Arsyad, untuk periode Juli 2015 ekspor Riau mencapai USD 1,15 miliar. ''Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional sebesar 10,04 persen,'' sebutnya.

Sedangkan untuk level nasional, dari periode Januari hingga Juni 2015, Riau menjadi empat besar kontributor ekspor setelah Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Jawa Timur. ''Total yang diekspor Riau sejak Januari ialah USD 8,72 miliar,'' tutup Mawardi.

Tentu saja hal ini tidak sebanding dengan angka penanggulangan bencana yang tiap tahunnya hanya terhitung ratusan miliar saja. Tahun 2014, tercatat dana bantuan penanggulangan asap di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp160 miliar. Tahun ini dana yang terkucur untuk bencana Riau baru sekitar Rp90 miliar. Padahal korban terpapar asap sudah tembus 25 ribu orang per 13 September lalu.

“Jika pemerintah Indonesia tidak sanggup lagi mengurusi masalah asap di Riau, maka izinkan kami berdaulat dan mengurus diri kami sendiri,” kata tokoh pemuda Riau, Azizon Nurza S.Pi, MM.

Masyarakat Riau kata Azizon, wajar jika merasa marah dan kecewa. Karena sudah hampir tiga pekan lamanya, hidup di tengah kabut asap. ISPU dalam dua pekan terakhir, bahkan masuk level berbahaya. ''Riau seperti negeri tidak bertuan, Plt Gubri sangat lamban menetapkan status darurat asap,'' keluhnya.

Padahal dengan status darurat asap, diharapkan pemerintah akan meniru langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang langsung menerjunkan ribuan pasukan memadamkan titik api dan asap bisa teratasi hanya dalam hitungan hari.

Kini langkah yang sama memang dilakukan. Ribuan prajurit sudah terjun ke lapangan. Namun titik api sudah terlanjur meluas. Tercatat kemarin Sumatera dikepung 982 titik api.

Jumlah terbesar berada di Sumatera Selatan dengan 618 titik. Di Riau ada sekitar 55 titik api. Meski tidak banyak, namun asap dari Sumsel dan Jambi, kini sedang mengarah ke Riau. Sehingga kabut asap di Riau kian terasa pekat. ''Rakyat Riau dari dulu selalu dirugikan. Negeri yang kaya sumberdaya alam (minyak dan gas bumi) yang menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia, harus kembali berulang deritanya,'' keluh Azizon.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Riau ini pun kembali menyuarakan perlawanan. ''Saatnya masyarakat Riau bangkit, jadikan bencana ini momentum menyuarakan kepedulian pusat. Jika pemerintah tak berdaya merdekakan Riau dari asap, izinkan Riau untuk merdeka dan mandiri mengurus kekayaan alamnya sendiri,'' tegas Azizon.

Amarah ini kata Azizon, muncul dari rasa kemarahan rakyat Riau, yang seolah terbiarkan mati pelan-pelan karena asap. ''Pemerintah Indonesia harus membayar hutang bangsa ini kepada Riau dengan serius menangani asap yang ada di Riau.

Menanggapi permintaan masyarakat Riau, Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi M.Si pun angkat bicara. Nurendi yang juga menjabat sebagai Incider Comander Satgas Karlahut Riau, membantah bila ada pergerakan-pergerakan ke arah 'Riau Merdeka'.

''Tidak ada hal itu. Tak ada, tak ada,'' tegasnya pada Pekanbaru Pos (Grup JPNN) dengan nada tinggi.

Menurut Nurendi, daripada masyarakat Riau memikirkan soal merdeka, lebih baik fokus bersama-sama membantu pemerintah menangani bencana kabut asap. ''Marilah semua elemen masyarakat, kita berfikir ke penanganan kabut asap ini demi masyarakat,'' ajak Nurendi.

Disampaikannya, saat ini bukan masyarakat Riau saja yang merasakan derita akibat kabut asap. Bencana yang sama juga tengah dirasakan masyarakat di Sumatera bagian tengah termasuk Kalimantan. ''Jadi tak usahlah berfikir seperti itu (Gerakan Riau Merdeka),'' sebutnya.

Dikatakannya, semua elemen pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi penuh membebaskan Riau dari derita bencana asap. ''Kita akan layani permasalahan masyarakat,'' tutupnya. (abe/don/res/yus)

FAJAR.CO.ID, PEKANBARU- Sejarah baru penegakan hukum bagi para pembakar lahan, terwujud setelah palu hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PT Kallista Alam. Perusahaan sawit itu diganjar hukuman dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar. Perusahaan itu terbukti melakukan perusakan lingkungan setelah terbukti membakar lahan saat membuka kebun di Aceh.

Putusan itu ditetapkan pada tanggal 28 Agustus lalu. Selain denda terbesar dalam sejarah hukum pembakar lahan, Hakim Agung Prof Dr Takdir Rahmadi LLM bersama hakim anggota yaitu hakim agung Dr Nurul Elmiyah dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha, secara bulat juga memutuskan penyitaan aset dan denda wajib Rp 5 juta per hari.

Aset tanah dan bangunan PT Kallista Alamm yang terbukti membakar 1.000 hektar lahan itu juga disita. “Menolak permohonan kasasi PT Kallista Alam atas termohon Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,” tulis putusan itu dalam website resmi Mahkamah Agung.

”Untuk putusan lengkap dan dasar putusannya, bisa dibaca di website Mahkamah Agung,” kata hakim agung Prof Dr Takdir Rahmadi yang ikut memutus perkara tersebut kepada Pekanbaru Pos (Fajar Group), Senin (14/9).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat ini, tak berkenan menceritakan lebih jauh perihal putusan tersebut. Bahkan apresiasi yang diberikan pada putusan bersejarah itu, ditanggapinya dengan sederhana.

”Secara etik, saya tidak bisa berbicara masalah putusan dengan siapapun. Termasuk dengan kalangan wartawan,” kata Takdir.

Guru besar hukum lingkungan dan alumni Universitas Airlangga Surabaya meminta masalah putusan hukum PT Kallista Alam, cukup mengutip dari amar putusan yang tersedia di website MA. ”Saya ini sekarang hakim, bukan lagi dosen. Jadi apa yang ada di website, itulah putusannya. Kalau saya menanggapi, nanti saya dikira sedang mencari popularitas,” katanya santun. (afz/jpnn)