TEMPO.CO, Jakarta - Setelah digoyang sejumlah politikus PDI Perjuangan atas pertemuannya dengan Donald Trump, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon melakukan serangan balik ke PDI Perjuangan. Salah satu isu yang diangkat oleh Fadli Zon adalah belum mundurnya sejumlah politikus PDI Perjuangan dari DPR setelah diangkat menjadi menteri.





Menurut politikus Gerindra itu mempermasalahkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR yang belum mengganti posisi Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung di DPR. Fadli mengatakan hal seperti itu juga perlu diusut Mahkamah Kehormatan Dewan.

"MKD seharusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Kalau mereka belum mundur kan berarti melanggar Undang-undang MD3," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 September 2015.

Tidak hanya berpotensi melanggar Undang-undang karena rangkap jabatan, ketiganya juga perlu diselidiki MKD karena melanggar tata tertib. "Itu ada aturannya, kalau berapa kali tidak hadir sidang paripurna, maka harus dipertanyakan langsung," kata Fadli. "Padahal ini sudah berpuluh kali paripurna kan."

Hingga saat ini, kata Fadli, pimpinan DPR belum menerima permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tiga anggota DPR yang diangkat menjadi menteri Kabinet Kerja itu. Karena itu, secara administrasi mereka masih terdaftar sebagai anggota DPR. "Saya sudah tanya ke kesekretariatan DPR. Katanya gaji mereka ditahan. Tapi tolonglah ini DPP partai segera proses, kan tidak repot tinggal menunjuk Caleg suara kedua terbanyak untuk PAW."


PDI Perjuangan memang belum menunjuk pengganti Tjahjo dan Puan di DPR. Padahal keduanya telah mengundurkan diri sejak Oktober lalu saat diangkat sebagai menteri. Sebaliknya, partai berlambang banteng itu justru lebih dulu memproses Arteri Dahlan sebagai PAW Djarot Saiful Hidayat yang diangkat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Bardiansyah sebagai PAW Adriansyah yang menjadi tersangka suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Fraksi PDIP dan PKB melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan DPR pada Senin, 7 September 2015 lalu. Pelaporan ini didasari keberatan mereka terhadap hadirnya Setya Novanto dan Fadli Zon pada deklarasi pengambilan sumpah kesetiaan kandidat Presiden Amerika Serikat dari kubu Partai Republik, Donald Trump, di New York, Kamis, 3 September, waktu setempat.





Pertengahan Mei 2015, Puan mengakui namanya masih terdaftar di DPR. Namun, menurut Puan, belum dicopotnya nama dia dari DPR merupakan kebijakan partai. Walau begitu, Puan mengklaim tak lagi menerima gaji maupun fasilitas. "Sudah enggak dong, ‎jadi memang hanya nama saja," kata ‎Puan.

Mengenai PAW serta calon penggantinya, Puan mengatakan tak ikut campur. "Itu partai yang urus dengan ibu Ketua Umum," ujar Puan, usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 13 Mei 2015. Ketika itu Puan Maharani mengaku sedang menunggu proses pergantian dari intern‎al partai.