F-PilkadaJAKARTA – Pemerintah harus lebih peduli soal faktor keamanan dalam Pilkada Serentak 2015. Pasalnya, pilkada serentak yang dinilai rawan konflik karena kedekatan pemilih dengan yang dipilih, justru memiliki anggaran pengamanan yang minim. Dari kebutuhan anggaran mencapai Rp 1,07 triliun, Polri baru mendapatkan Rp 700 miliar untuk mengamankan sekitar 270 daerah yang menggelar pesta demokrasi.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan, memang anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2015 hanya ada Rp 700 miliar yang cair. Jumlah itu bila dipresentasekan hanya sekitar 70 persen dari kebutuhan. “Namun, Polri tetap siap untuk mengamankan pilkada serentak,” tegasnya.

Dengan dana yang minim ini, maka pengaturan pasukan pengaman pilkada akan dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Misalnya, dalam masa kampanye yang akan dikerahkan mencapai 2/3 pasukan di setiap daerah. Namun, harus dipelajari dulu, apakah memang membutuhkan pasukan sebanyak itu.

“Kalau cukup hanya 100 anggota polisi, mengapa harus diamankan 500 anggota,” terangnya.

Apalagi, selama masa kampanye dari 27 Agustus hingga 5 Desember 2015 tentunya tidak setiap hari ada kampanye. Badrodin Haiti menjelaskan, kalau setiap hari ada kampanye itu, baru mengkhawatirkan. “Manajerialnya yang lebih baik,” tuturnya.

Lalu, lanjut dia, tidak semua pos itu mengikuti menggelar pilkada. Sehingga, nantinya pos-pos yang tidak menggelar pilkada tentu pasukannya bisa dialihkan ke pos yang menggelar pilkada. “Ya ini yang bisa ditempuh Polri, walau anggaran minim tapi pengamanan tetap maksimal,” jelasnya.
Penyebab minimnya anggaran yang cair itu salah satunya, karena tidak semua pemerintah daerah (Pemda) memiliki anggaran yang cukup. Dengan anggaran yang terbatas itu, maka hanya 70 persen yang bisa dicairkan. “Memang idealnya anggaran pengamanan ini harus dipenuhi,” jelasnya dihubungi kemarin (13/9).

Apakah minimnya anggaran akan mempengaruhi pengamanan pilkada? Dia menuturkan, Polri berupaya maksimal untuk mengamankan Pilkada Serentak. Namun, memang kerawanan dalam pilkada serentak itu bermacam-macam. Misalnya, Bali yang dinilai tingkat kerawanannya rendah. Tapi, begitu dipelajari lebih dalam, wilayah Karang Asem potensi kerawanannya tinggi. “Ini karena karakter peserta pilkada, tim sukses dan pendukungnya,” tuturnya.

Sementara Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri Irjen Arief Wahcyunadi menjelaskan, saat ini anggaran Rp 300 miliar yang belum cair itu masih diverifikasi. Tentunya, Polri berharap anggaran itu tetap bisa dicairkan dalam waktu dekat.

“Verivikasi ini dilakukan Polda, Polres dan pemerintah daerah. Hal itu mengingat anggaran berasal dari APBD. Sejauh ini belum ada gangguan karena belum cairnya anggaran tersebut,” ujarnya.

Sementara selain anggaran pengamanan, Polri juga mendapatkan anggaran kontigensi sebanyak Rp 50 miliar. Namun, anggaran itu baru bisa dicairkan bila ada kondisi genting yang memerlukan pengiriman pasukan dari Mabes Polri ke daerah. “Anggaran ini tidak akan dicairkan bila tidak sesuai kebutuhan,” imbuh Kapolri.


http://babelpos.co.id/?p=18372

Hanya 700 miliar, yg 300 miliar kita bikin gerakan sejuta koin buat kapolri