JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat ini akan kembali menyusun daftar proyek prioritas yang akan mereka kerjakan dalam beberapa tahun ini. Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengatakan, rencananya, daftar proyek infrastruktur prioritas tersebut akan mereka tuangkan dalam sebuah peraturan presiden.

Untuk menyusun perpres tersebut, saat ini pemerintah tengah menjaring masukan dan kementerian mereka. Catatan Kontan, sebelum menyatakan akan membuat peraturan presiden yang berisi daftar proyek infrastruktur prioritas, pemerintah dalam Rapat Kabinet Terbatas yang digelar Selasa (26/5/2015) lalu pernah membuat daftar proyek prioritas yang ditargetkan bisa dimulai tahun ini dan selesai tahun 2019 nanti.

Setidaknya, ada sepuluh proyek besar yang mereka masukkan ke dalam daftar proyek prioritas tersebut. Proyek tersebut antara lain; pembangunan kilang minyak di Bontang yang nilainya mencapai Rp 60 triliun, PLTU Batang senilai Rp 40 triliun, Proyek sistem pengelolaan air minum Semarang Barat senilai Rp 765 miliar.

Selain proyek tersebut, proyek lain yang juga dimasukkan ke dalam proyek tersebut adalah; pembangunan Tol Trans Sumatera senilai Rp 30 triliun, Tol Balikpapan- Samarinda senilai Rp 11,4 triliun dan proyek kereta api cepat Bandara Soekarno- Hatta senilai Rp 24 triliun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, ke-10 proyek infrastruktur prioritas yang ditetapkan Mei kemarin tersebut, kemungkinan besar bisa dimasukkan ke dalam perpres yang saat ini dibahas.

"Bisa saja proyek baru di luar kemarin," katanya.

Taufik Widjojono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, kalau daftar proyek yang akan dimasukkan ke dalam perpres proyek prioritas bisa berasal dari luar proyek prioritas yang telah disusun pemerintah sebelumnya, pihaknya akan mengajukan daftar proyek prioritas lain. Proyek tersebut antara lain; pembangunan 49 bendungan, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer.

"Proyek sistem penyediaan air minum dan tempat pembuangan akhir regional juga akan diusulkan," katanya.

Sumber :kompas