Merdeka.com - Paket kebijakan ekonomi jilid I terus menuai kritik banyak pihak. Tidak adanya keistimewaan dalam putusan tersebut menjadi pemicu utamanya.

Kritikan kini datang dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Mereka menyebut kebijakan itu belum begitu kuat. Meski begitu, Aprindo tetap berharap efek dari stimulus itu.

"Paket ini tidak ada yang istimewa," kata Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta dalam diskusi 'Senator Kita' kerja sama merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Jakarta, Minggu (13/9).

Tutum menuturkan, dalam paket itu hanya melakukan deregulasi yang akan keluar September atau Oktober. "Nanti coba kita lihat apakah daya beli masyarakat akan membaik," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah seharusnya mencari cara meningkatkan daya beli, hingga kalangan petani. Sebab, jika sektor hulu belum membaik berdampak pada industri ritel yang berada pada sektor hilir.

Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan, peningkatan teknologi untuk meningkatkan produksi semua sektor, seperti negara lain. "Yang harus didorong adalah melalui teknologi," terangnya.

Seperti diketahui, ekoomi Indonesia masih belum membaik. Keluarnya paket kebijakatan ekonomi Jokowi, belum mampu membuat pasar kembali bergairah. Ini terlihat salah satu dari masih melemahnya Rupiah pada level sekitar Rp 14.300 per USD.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan pemerintah hanya bersifat jangka menengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik mengatakan ada tiga permintaan dunia usaha yang perlu direspon pemerintah. Pertama, memberikan subsidi bunga pinjaman untuk eksportir. Kedua memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak. Ketiga, menghilangkan sementara Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana pungutan perkebunan kelapa sawit.

"Pemerintah keluarkan paket kebijakan, ini kelihatan dunia usaha dibutuhkan tetapi kurang ditengok pemerintah. Paket deregulasi ini jangka menengah," ujarnya di Jakarta.

Pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak bagi pengusaha yang memarkir uangnya di luar negeri, seperti di Singapura, dinilai penting. Dengan begitu, dana masuk akan semakin besar dan bisa digunakan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Sementara mengenai penghilangan Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund, Suryani menyakinkan hal tersebut akan meringankan beban para pengusaha kelapa sawit di tengah harga dan penjualannya yang turun.

"Pajak di kelapa sawit itu mesti dihilangkan, BLU yang baru dibentuk itu dihilangkan saja dulu sementara, kalau ekonomi sudah tumbuh maka dievaluasi lagi," ungkapnya.