Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) meminta Presiden Joko Widodo dan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sebab kebakaran yang belum ditangani tuntas ini, membuat kabut asap semakin parah.

"Kita mengapresiasi semua kegiatan Satgas Riau dalam penanggulangan bencana ini. Tapi juga amat jelas, bencana ini tidak tertanggulangi oleh daerah. Provinsi Riau belum mampu mengatasi ancaman bencana masif yang sedang dihadapi dan dialami rakyat Riau, yaitu asap," kata Ketua LAMR, Al Azhar kepada detikcom, Minggu (13/9/2015).

Al Azhar menghargai keberhasilan Satgas Karlahut menekan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Riau. Dia juga menerima penjelasan Plt Gubernur Riau dalam berbagai kesempatan yang menyebut asap tebal yang mengepung Riau sekarang sebagian besar berasal dari kebakaran lahan dan hutan di provinsi-provinsi lain di Sumatera, terutama Sumatera Selatan, dan Jambi.

Namun faktanya, ancaman langsung bagi rakyat Riau dari fenomena pembakaran lahan dan hutan itu adalah asap bersama partikel-partikel perusak kesehatan yang ditebarkannya.

"Sekarang ini pertarungan kita bukan pada sebab, tapi pada akibat-akibat masif, yakni asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan hutan tersebut, dari manapun asalnya," lanjut Al azhar.

"Dengan berfokus pada akibatnya, siapapun, tak penting lagi apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dunia usaha harus tergerak untuk bertindak menyelamatkan masyarakat dari bencana ini," tegas Al Azhar.

Oleh karena itu dia meminta agar penanganan kabut asap dilakukan dengan cara apapun, menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan mengerahkan seluruh jajaran terkait.

Tahun lalu, kenang Al Azhar, keadaan seperti ini juga dialami rakyat Riau. Jajaran pemerintah Provinsi Riau dengan sumber daya yang ada di daerah ini juga tak mampu mengatasi bencana asap tersebut.

Penanganan saat itu diambil alih pemerintah pusat, setelah daerah menetapkan keadaan tanggap darurat. Dalam beberapa hari kemudian kepungan asap bisa terkendali.

Al azhar kemudian mempertanyakan, "Mengapa contoh tahun 2014 itu tidak dilakukan? Ada apa di balik keengganan menetapkan tanggap darurat itu? Skenario siapa ini? Kepentingan apa dan siapa? Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu lebih komunikatif, lebih manusiawi, dan lebih peka dibanding yang sekarang?".

Apapun jawaban atas pertanyaan itu, LAMR mendesak bencana ini harus diakhiri, segera dan sekarang. "Percayalah, rakyat Riau saat ini sedang menahan amarah," kata Al Azhar.