Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan pemerintah hanya bersifat jangka menengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik mengatakan ada tiga permintaan dunia usaha yang perlu direspon pemerintah. Pertama, memberikan subsidi bunga pinjaman untuk eksportir. Kedua memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak. Ketiga, menghilangkan sementara Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana pungutan perkebunan kelapa sawit.

"Pemerintah keluarkan paket kebijakan, ini kelihatan dunia usaha dibutuhkan tetapi kurang ditengok pemerintah. Paket deregulasi ini jangka menengah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (12/9).

Pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak bagi pengusaha yang memarkir uangnya di luar negeri, seperti di Singapura, dinilai penting. Dengan begitu, dana masuk akan semakin besar dan bisa digunakan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Sementara mengenai penghilangan Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund, Suryani menyakinkan hal tersebut akan meringankan beban para pengusaha kelapa sawit di tengah harga dan penjualannya yang turun.

"Pajak di kelapa sawit itu mesti dihilangkan, BLU yang baru dibentuk itu dihilangkan saja dulu sementara, kalau ekonomi sudah tumbuh maka dievaluasi lagi," ungkapnya.