Merdeka.com - Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi, Jawa Barat, merasa dimanfaatkan oleh LSM. Sebabnya, penyandang tuna netra 'dipaksa' menandatangani surat pernyataan belum menerima bantuan, padahal sudah menerima.

"Saya dan istri saya tuna netra, makanya saya tidak membaca, langsung tanda tangan di atas materai," kata Karyanto, penyandang tuna netra yang menandatangani pernyataan tak mendapatkan bantuan, Jumat (11/9).

Dalam surat pernyataan yang dibuatkan oleh orang yang mengaku dari Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, tercantum kalau dia belum menerima bantuan alat pijat dari Pemerintah Kota Bekasi. Padahal dia menerima, meskipun kondisinya patah.

"Orangnya bilang, surat itu buat menerima bantuan. Enggak tahunya pernyataan belum menerima bantuan," katanya.

Akibat surat pernyataan itu, sejumlah pemuda yang mengaku sebagai pegiat anti korupsi melakukan aksi demontrasi beberapa kali, mendesak Kejaksaan Negeri Bekasi agar menyelidiki dugaan korupsi di Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Agus Dharma, menegaskan semua alat bantuan, yang berasal dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) di APBD tahun 2014 sudah terdistribusi dengan baik.

"Kami sudah terjun langsung ke lapangan, cek satu persatu penerima bantuan. Mereka semua sudah terima," ujar Agus.

Agus Dharma menduga ada upaya rekayasa, terkait adanya Surat Pernyataan dari Karyono dan Karyanto penyandang tunanetra yang mengaku belum mendapatkan bantuan berupa alat pijat refleksi dan alat pijat shiatsu.

Karena itu, Agus meminta semua pihak termasuk para aktivis antikorupsi, untuk melihat permasalahan ini secara obyektif, tanpa ada unsur apapun. Jika, mereka punya niat baik untuk mengkritisi apabila menemukan masalah, sebaiknya di diskusikan terlebih dahulu dengan Dinas Sosial Kota Bekasi.

"Kalau ada yang salah kasih tahu, maka akan kami perbaiki. Ini kok ujug-ujug blow-up keluar, tidak ada klarifikasi ke kami. Kalau benar-benar aktivis sebaiknya mereka datang ke kami," katanya.

(mdk/hhw)