http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengkritik anggaran lain yang ada di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) selain anggaran pembuatan naskah pidato dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Anggaran yang dikritik Syarif adalah jamuan makan resmi di Balai Kota sebesar Rp 6,6 miliar dalam satu tahun. "Ada anggaran Biro KDH dan KLN yang juga perlu diefisiensikan, yaitu anggaran untuk acara jamuan resmi Rp 6,6 miliar selama setahun. Itu kan pemborosan," ujar Syarif ketika dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Syarif mengatakan, hal itu telah dia tanyakan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Akan tetapi, pertanyaan tersebut belum sempat terjawab.

Syarif mengatakan, dalam program kegiatan Biro KDH dan KLN tersebut telah ditargetkan akan ada 600 acara dalam satu tahun.

Jika dihitung, maka satu acara menghabiskan dana sekitar Rp 11 juta. Menurut Syarif, jumlah acara yang dianggarkan begitu banyak hingga 600 acara dalam setahun.

Syarif meragukan jumlah acara resmi di Balai Kota mencapai jumlah tersebut. Belum lagi anggaran sebesar Rp 11 juta yang dinilai cukup besar untuk satu acara.

"Fantastis sekali setahun 600 acara, kan setahun hari efektif kerja 250 hari, ini kok bisa 600 acara? Apa dalam satu hari ada dua sampai tiga kali jamuan?" ujar Syarif.

Dia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI kembali menyesuaikan anggaran tersebut. Syarif ingin ada efisiensi terhadap rancangan APBD DKI. "Saya ingin bantu Pak Ahok nih buat efisiensi dan akuntabilitas APBD kita," ujar Syarif.


giliran bukan buat jatah DPRD dikritik pemborosan
giliran itu ternyata jatah DPRD : lho memang sesuai dan sudah disetujui