Merdeka.com - Mantan Deputi Kemenpora, Junusul Hairy, meminta Presiden Joko Widodo menghentikan niat Kemenpora menghamburkan dana APBN dengan menggelar kegiatan yang tidak membuahkan hasil dan bukan menjadi wewenangnya.

"Terus terang, saya selaku masyarakat olahraga sangat senang saat Presiden Jokowi menghadiri Turnamen sepak bola Piala Presiden. Itu menjadi bukti bahwa perhatiannya sangat besar terhadap olahraga termasuk sepak bola. Namun, saya minta Presiden harus menghentikan kegiatan Kemenpora yang menghamburkan dana APBN yang tidak bermanfaat bagi prestasi olahraga Indonesia," kata Junusul Hairy.

Kegiatan Kemenpora menghamburkan dana yang harus dihentikan, kata Junusul, yakni menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang hasilnya tidak mungkin diakui FIFA dan Liga Santri Nusantara (LSN) yang bukan tanggung jawabnya. Menurut Junusul, menggelar KLB PSSI yang dibuat Tim Transisi itu jelas menghamburkan dana APBN karena FIFA pasti tidak akan mengakui hasilnya.

"Di statuta FIFA kan sudah jelas bahwa FIFA tidak ingin ada intervensi pemerintah," tegasnya.

Untuk itu, Junusul mengusulkan agar Presiden memerintahkan Menpora Imam Nahrawi untuk mencabut SK Pembekuan PSSI. Dengan demikian, program pembinaan sepak bola bisa berjalan dan PSSI terbebas dari sanksi FIFA dan bisa mengikuti pertandingan internasional.

"Memperbaiki tata kelola sepak bola bukan dengan cara menggelar KLB atau mengambil alih peran PSSI. Pemerintah itu kan tugasnya sebagai fasilitator dan regulator. Kalau memang ada penyimpangan harus diluruskan dan tangkap pelakunya," imbuhnya.

Berbicara tentang Liga Santri Nasional, kata Junusul, itu bukan tugas dan tanggung jawab Kemenpora tetapi wewenangnya Departemen Agama (Depag).

"Dulu, Kemenpora pernah menggelar Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) tetapi sudah diambil alih Depag karena memang pembinaan Pondok Pesantren itu berada di bawahnya. Bahkan, saya itu termasuk salah seorang pencetus program Liga Santri namun program itu terpaksa dibatalkan. Sekarang malah mengambil alih tugas Depag yang anggarannya jauh lebih besar dari Kemenpora," tambahnya. (esa/dzi)