Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengumumkan paket kebijakan ekonomi Jilid II tahap 1 nya akan fokus pada upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Pemerintah mempercayai pembangunan infrastruktur dengan padat karya bisa menggerakkan ekonomi pedesaan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, percepatan pencairan dilakukan lewat surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Percepatan Pembangunan Desa, dan Menteri Keuangan.

Menyambut paket kebijakan Jokowi tersebut, Bank Indonesia (BI) pun menyusul dengan mengambil bagian dalam paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah menghadapi tekanan. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menjelaskan, ada lima paket yang dijalankan BI selaku otoritas moneter terkait dengan upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian.

Lima paket kebijakan monetertersebut antara lain memperkuat pengendalian inflasi dari sisi suplai, menguatkan stabilisasi rupiah, pengelolaan likuiditas rupiah, memperkuat suplai dan permintaan valuta asing, serta memperdalam pasar uang. Terkait inflasi, BI mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat TPI (Tim Pengendali Inflasi) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Selain itu, BI juga akan memperkuat kerja sama antara bank sentral, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kemudian berkaitan dengan stabilisasi rupiah, BI akan menjaga kepercayaan pasar terhadap nilai tukar rupiah dan pasar surat utang. Untuk yang berhubungan dengan upaya pengelolaan likuiditas rupiah, BI akan melakukan lelang reverse repo SUN dari variable rate tender (tender suku bunga mengambang) menjadi fixed rate tender (tender suku bunga tetap). Selain itu, BI mengubah mekanisme lelang sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI) dari tender dengan suku bunga mengambang menjadi dengan suku bunga tetap, serta menyesuaikan penetapan harga SDBI serta SDBI tenor 6 bulan. Rencananya BI juga akan menerbitkan kembali SBI bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing.

Sedangkan untuk paket keempat, yakni memperkuat suplai dan permintaan valuta asing, BI akan melakukan penyesuaian lelang swap valas dari dua kali seminggu menjadi sekali dalam sepekan. Swap hedging ini pasalnya diperlukan untuk kepentingan investasi infrastruktur dan memperkuat cadangan devisa, serta menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup semua komponen terkait pengembangan pasar, antara lain instrumen pelaku dan infrastruktur.