DEPOK – Ombudsman RI mendatangi Kantor Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mempertanyakan kelanjutan mekanisme pembebasan lahan pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi (Cijago) yang diduga maladministrasi. Tapi kepala daerah yang dicari Ombusman tersebut kabur ke Makassar.

Ombudsman RI mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat adanya dugaan ketidaktransparanan pembebasan lahan warga dengan sistem zonasi. Sejak tahun 2014, Ombudsman RI sudah memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Depok untuk ditaati, namun belum juga dilakukan. Apalagi, pembangunan jalan tol Cijago saat ini memasuki tahap konstruksi seksi II dan II di wilayah Kukusan, Beji hingga Cinere.

"Kami kecewa, niat janji bertemu hari ini tetapi kami dapat konfirmasi Wali Kota Depok di Makasar, intinya kita sangat serius mengawal terlaksana rekomendasi Ombudsman. Untuk kasus pembebasan tanah tol Cijago," tegas Pimpinan Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan Hendra Nurtjahjo, Rabu (9/9/2015).

Hendra menyebutkan Pemkot Depok wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sesuai Pasal 351 UU Pemerintahan Daerah. Rekomendasi tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kota Depok harus melakukan appraisal ulang lahan tol Cijago per bidang lahan bukan zonasi.

"Karena tak memadai. Zona per zona seharusnya bidang per bidang lebih fair, harga lebih cocok. Seksi II, III ada yang dilaksanakan dan ada yg belum. Terpaksa zona per zona yang sudah terlanjut. Karena enggak ada kejelasan dari Wali Kota. Masyarakat yang bertahan tanahnya harus diukur ulang, ukur bidang per bidang. Kita kawal, demi keadilan masyarakat," jelasnya.

Hendra menyesalkan selama ini penjelasan hanya dilakukan oleh staf di lapangan yang tidak memiliki kebijakan. Ia menjadwalkan pemanggilan Wali Kota Depok dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjawab hal itu.

"Karena jika tidak laksanakan rekomendasi kami, maka sesuai aturan jabatan Wali Kota akan diambil Wakil Wali Kota, dan Wali Kota akan disekolahkan oleh Kemendagri," tukasnya.