FAJARONLINE,JAKARTA - Sistem token pulsa listrik dikaji kembali. Tarifnya lebih mahal karena biaya administrasi. Dampaknya, masyarakat terbebani. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta PT PLN mengkaji kembali sistem token pulsa listrik ini. Saat pelanggan PLN membeli pulsa Rp100 ribu, listrik yang diperoleh hanya sekitar Rp73 ribu.

"Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia," kata mantan komisaris utama Bank BNI itu pada rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin 7 September.

Rakyat diwajibkan untuk menggunakan listrik sistem pulsa, kata Rizal, lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu. Dia meminta tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik di perusahaan penyedia listrik negara itu.

Tak hanya menghentikan praktik monopoli sistem tarif listrik, Rizal Ramli juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000. Dengan begitu, rakyat tidak terbebani.

Dia membandingkan sistem pulsa telekomunikasi yang lebih mudah diperoleh dan tak ada praktik monopoli. Biaya administrasi yang dikenakan kepada pelanggan juga tidak mahal. Pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. "Kalau pulsa telepon, kita beli Rp100 ribu, kita bayar Rp95 ribu. Itu uang muka kita istilahnya," katanya.

Masyarakat juga seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih, mau ikut meteran atau pulsa. "Saya juga minta, kalau pulsa Rp100 ribu, maksimal biaya administrasi Rp5000 sehingga masyarakat membayar listrik Rp95 ribu. Kami mohon ini segera dilakukan," katanya. Mantan kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) itu juga menyoroti sistem token pulsa listrik yang menyulitkan rakyat. Betapa tidak, banyak keluarga yang memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa listrik.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir berjanji, pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu. Dia mengakui, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi dibanding listriknya sendiri.

"Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp100 ribu, mereka bisa bayar dua sampai tiga kali. Misalnya, dia beli Rp30 ribu, beli lagi Rp20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan biaya administrasi," katanya.

Sofyan berjanji akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik bersama Kementerian ESDM. Beban masyarakat bisa semakin lebih ringan.

General Manager PLN Sulselrabar, Wasito Adi mengatakan, siap untuk menindaklanjuti sepanjang untuk kepentingan masyarakat banyak. "Soal potongan token itu sudah menjadi ketentuan. Itu juga bukan untuk administrasi saja, tetapi lebih banyak masuk ke pajak penerangan jalan umum," beber Wasito.

Humas PLN Sulselrabar, Rosita Zulkarnaen menguraikan, ada tiga komponen potongan token pulsa listrik. Pertama, potongan biaya meterai untuk pembelian di atas Rp250 ribu. Pembelian di bawah Rp250 ribu tidak ada potongan.

"Pembelian Rp250 ribu sampai Rp1 juta dikenakan meterai Rp3.000. Selanjutnya untuk Rp1 juta ke atas dikenakan meterai Rp6.000," urainya. Potongan kedua yakni biaya administrasi bank. Potongan ini bergantung ketentuan bank. Biasanya sekitar Rp2.500.

Potongan ketiga yakni pajak penerangan jalan umum (PPJU). Besar potongannya 10 persen dari pulsa pembelian. "Kalau dihitung-hitung totalnya sekitar Rp18.000. Tidak sampai 27 persen untuk pulsa Rp100 ribu," lanjutnya. (iad/rif/ars)


SUMUR