Merdeka.com - Belum lepas dari ingatan kita saat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW lantaran dinilai tidak realistis. Setelah kritikan itu, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan target tersebut tidak akan diubah.

Namun pada kenyataannya pemerintah merevisi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dibangga-banggakan Jokowi. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/11).

Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi (PPD) Listrik. Dalam percepatan proyek listrik 16.167 MW, pihaknya sudah menyusun beberapa langkah.

Mulai dari mempercepat negosiasi, membantu pembebasan lahan, mengkaji ulang harga penjualan yang kompetitif agar lebih menarik investor. Pihaknya juga tidak segan mencabut izin konsesi investor bila tidak dijalankan selama enam bulan, lalu diserahkan kepada peminat lain yang memiliki dana, teknologi hingga kemampuan mumpuni.

"Review juga termasuk pada realisasi pembangunan terhadap para konsesi yang sudah diberikan. Nanti kita akan beri waktu maksimal enam bulan. Jika tidak dijalankan, kami akan cabut dan serahkan ke investor lain yang berminat," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tidak hadir dan hanya diwakilkan Dirjen Kelistrikan ESDM, Jarman. Selain itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Dirut PLN Sofyan Basir dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Ketidakhadiran Sudirman Said melahirkan tanda tanya. Apalagi selama ini Sudirman Said ngotot mempertahankan proyek 35.000 MW. Dengan santai Menko Rizal mengaku sudah melaporkan keputusan ini kepada Presiden Joko Widodo. "Ini sudah dilaporkan kepada Presiden," terangnya.