Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak melanjutkan proyek kereta api super cepat Jakarta-Bandung yang diajukan dua negara Jepang dan China. Lantas bagaimana reaksi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil?

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan mengaku mendukung kebijakan Jokowi menolak proyek kereta cepat, yang mampu melesat hingga 300 kilometer per jam tersebut. "Ini program pusat kita provinsi nurut ke pusat," kata Aher di Bandung, Sabtu (5/9).

Dia meyakini penolakan dilakukan pemerintah pusat punya dasar pertimbangan yang matang. Diperkirakan Aher, kereta api super cepat tidak terlalu cocok karena ada keterbatasan jumlah pos. Dengan demikian hanya sedikit masyarakat yang dapat menikmati fasilitas ini.

"Kalau kereta api cepat hanya terbatas tapi kalau kereta sedang banyak posnya, begitu yang saya pahami," terangnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga pasrah dengan keputusan Jokowi yang membatalkan proyek moda transportasi modern tersebut. Pemkot Bandung memahami sehingga adanya penolakan dari presiden. Karena Pemkot Bandung dalam proyek tersebut hanya berperan memfasilitasi.

"Itu kan rencana pemerintah pusat kita hanya terima manfaat. Kalau pemerintah pusat menyatakan belum memungkinkan, mau gimana lagi, kita ikut aja," jelasnya.

Dia sependapat dengan presiden jika kendalanya ada di dana kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dipikir ulang. "Kalau pakai APBN tidak memungkinkan. Tapi kalau B To B silakan," ungkapnya.

Dengan kebutuhan dana yang cukup besar, Proyek tersebut sepertinya juga tidak mungkin diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bandung. "Tidak bisa, Rp 70 triliun mending buat monorel dulu," ujarnya.

(mdk/cob)