Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung diperlukan. Hal ini pasca keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi0, yang menegaskan kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan APBN, dan menyerahkan proyek ini kepada BUMN secara business to business (b to b).

"Dengan keputusan Bapak Presiden kemarin, kereta cepat ini perlu untuk dibangun bertujuan untuk menciptakan kota baru," kata Rini dalam jumpa pers, di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015)

Rini mengatakan, sepanjang jalur Jakarta-Bandung akan ada kota-kota baru yang akan dibangun antara lain di Bandung Barat, Jawa Barat. Apalagi BUMN perkebunan yaitu PTNP VIII punya lahan 2.952 hektar di sana. Pembangunan kereta cepat juga sangat positif memberi dukungan untuk pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah menegaskan tak mengeluarkan APBN, tak ada penjaminan dan tak ada PMN untuk kereta cepat maka presiden minta menteri BUMN untuk melihat secara bisnis kembali kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Rini.

Rini mengatakan merespons perintah tersebut, maka kementerian BUMN akan segera membentuk konsorsium untuk melakukan hitungan bisnis terkait kelanjutan proyek kereta cepat sepanjang 150 km.

"Kita sekarang kita konsentrasi detil perhitungan bisnis. Dalam perhitungan itu kita akan membentuk konsorisum BUMN termasuk Wijaya Karya (WIKA), Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII," katanya.

Ia mengatakan, belum bisa menetapkan siapa yang akan menjadi mitra konsorsium BUMN ini pasca keputusan Presiden Jokowi. Sebelumnya BUMN yang dipimpin Wika membentuka konsorsium bersama dengan China.

"Anggota konsorsiumnya kita belum memutuskan apakah China atau Jepang, tapi sudah ada negara yang sudah berminat," katanya.