Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan Tim Penilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipimpinnya maupun konsultan independen telah melaporkan hasil penilaian atas proposal kereta cepat yang diajukan oleh Jepang dan China kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi telah memutuskan bahwa pembangunan kereta cepat tidak boleh membebani APBN secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini secara tak langsung menolak proposal kedua negara, karena Jepang dan China dalam penawarannya masih menyertakan APBN dalam proyek langsung maupun tak langsung, juga ada alasan lainnya.

"Apapun juga pembangunan kereta cepat tidak boleh membebani APBN, langsung ataupun tidak langsung. Artinya anggaran untuk kereta api di APBN maupun PMN (Penyertaan Modal Negara ke BUMN)," tegas Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Kemudian, yang menjadi perhatian dari Jokowi adalah kenyataan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung tak diperlukan. Sebab, dengan jarak Jakarta-Bandung yang hanya kurang lebih 150 km maka kereta cepat tak akan pernah bisa mencapai kecepatan tertingginya 350 km/jam.

"Walaupun secara teoritis kecepatannya mencapai 350km/jam, tidak akan pernah bisa mencapai itu," ucap Darmin.

Untuk mencapai kecepatan maksimalnya, kereta cepat butuh waktu 14 menit, sementara dengan jumlah stasiun sebanyak 5-8 unit maka kereta cepat Jakarta-Bandung harus berhenti sebelum 14 menit.

"Untuk mencapai kecepatan itu perlu 14 menit, sehingga belum sampai kecepatan maksimum sudah harus direm. Kecepatannya mungkin hanya bisa sekitar 200 km/jam," tukas Darmin.

Sehingga Jokowi memutuskan untuk menolak proposal China dan Jepang. Menurut Jokowi, yang dibutuhkan Jakarta-Bandung hanya kereta dengan kecepatan menengah antara 200-250 km/jam.

"Keputusan Presiden adalah kalau gitu jangan kereta cepat, cukup kereta api menengah yang kecepatannya 200-250 km/jam, paling-paling cuma beda 11 menit tapi biayanya berkurang jauh, 30-40% lebih murah," kata Darmin.

Ia mengungkapkan, banyak hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam proposal kereta cepat Jepang dan China. Hal ini membuat konsultan tak dapat memberikan rekomendasi untuk pembangunan kereta cepat.

"Cukup banyak hal yang tidak detil di dalam proposal itu. Menyangkut standard pemeliharaan kereta, standard services, pelayanannya, dan seterusnya," tuturnya.

Setelah ini, pemerintah akan menyusun kerangka acuan yang jelas untuk pembangunan kereta api dengan kecepatan menengah. China dan Jepang dipersilakan mengajukan proposal yang sesuai dengankerangka acuan yang dibuat Indonesia.

"Baik Jepang maupun China dipersilakan menyusun proposal baru dengan kerangka acuan yang kita buat dan rumuskan menurut kebutuhan dan kepentingan kita sendiri," jelas Darmin.

Pemerintah Ditantang Publikasikan Hasil Kajian Konsultan KA Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah ditantang untuk mempublikasikan hasil kerja konsultan asing, Boston Consulting Group (BCG), yang ditunjuk untuk menilai proposal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan China.

Dengan membuka hasil kajian, masyarakat bisa melihat dan menilai secara langsung kerja BCG yang menjadi "pembisik" Presiden Jokowi dalam menentukan keberlanjutan mega proyek itu.

"Hasil kerja konsultan asing yang menjadi pendukung tim yang ditetapkan pemerintah harus dipublikasikan secara luas ke masyarakat sehingga penilaian obyektif bisa diberikan untuk menilai kompetensi tim konsultan asing, serta menilai kredibilitas laporan hasil evaluasi," ujar Ketua Masyakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurut Danang, BCG tak pernah sekalipun menjadi konsultan proyek kereta cepat, sehingga keputusan pemerintah menunjuk konsultan tersebut pun dipertanyakan. Padahal, peran BCG dalam penentuan siapa pemenang investor kereta cepat sangat besar.

Oleh karena itu, agar tak terjadi bisikan-bisikan yang tak benar kepada Presiden, MTI meminta pemerintah memublikasikan hasil kerja konsultan asal AS itu sehingga masyakat bisa berpartisipasi memberi masukan kepada Presiden.

"Legitimasi keputusan Presiden sangat tergantung pada kemauan pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat," kata dia.

Sumber : http://m.detik.com/finance/read/2015...-ini-alasannya & http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...ltan.KA.Cepat.

Nah loh ga jadi tuh, ternyata jakarta-bandung ga cocok pake HSR, digeser jakarta-surabaya barangkali lebih pas