TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rpoyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Musababnya, kata Darmin, jarak antara kedua kota yang mencapai 150 kilometer tak memungkinkan untuk ditempuh dengan kereta cepat.

Darmin menambahkan, kecepatan kereta api cepat mencapai 300 kilometer per jam. Untuk jarak 150 kilometer terdiri atas 5-8 stasiun sehingga jarak tiap stasiun mencapai 30 kilometer atau dengan waktu tempuh 8 menit. Sementara itu, kereta api cepat butuh waktu akselerasi untuk mencapai kecepatan 300 kilometer per jam.

Menurut dia, akselerasi tak akan dicapai dalam waktu 8 menit. Untuk mencapai kecepatan 250 kilometer/jam, kereta cepat membutuhkan waktu 14 menit. Jadi, sebelum mencapai kecepatan maksimum, kereta harus direm. “Kecepatan maksimumnya hanya 200-an kilometer," kata Darmin di kantornya, Kamis malam, 3 September 2015.

Dengan pertimbangan teknis itu, Darmin menambahkan, Jokowi mengatakan negara tak perlu membangun moda transaportasi kereta cepat. Indonesia cukup membangun infrastruktur kereta menengah berkecepatan 200-250 kilometer. Kereta jarak menengah diperkirakan berbiaya lebih murah 30-40 persen ketimbang proyek kereta cepat.




Darmin menjelaskan, hasil penilaian konsultan pun menunjukkan banyak hal tak rinci dalam proposal yang diajukan Jepang dan Cina, seperti standar pemeliharaan. Pembangunan kereta cepat pun harus mempertimbangkan pengembangan wilayah sekitarnya. Faktor-faktor ini menjadi kerangka acuan guna membangun infrastruktur kereta cepat.

Jokowi, kata Darmin, meminta pembentukan tim khusus yang menyusun kerangka acuan itu. "Setelah itu Jepang dan Cina dipersilakan menyusun proposal baru," kata dia. Ia tak menutup kemungkinan ada lebih dari dua negara yang tertarik membangun proyek kereta menengah. Skema pembangunannya tetap pada bussiness to bussiness.