JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan plafon pendanaan 2,2 miliar dollar AS atau kurang lebih Rp 30 triliun kepada pemerintah untuk tahun depan. Plafon 2,2 miliar dollar AS ini merupakan bagian dari 5,5 miliar yang disediakan ADB untuk pemerintah dalam tiga tahun yang dihitung sejak 2015.

"Tahun depan kita akan scaling up. Scaling up adalah memberikan satu pagu bantuan lebih besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia selaku pemilik ADB. Tahun ini kira-kira 1,4 miliar dolar AS, technical system dan bantuan dari ADB. Tahun depan scaling up hingga 2,2 miliar dolar AS," kata Wakil Presiden ADB Bambang Susantono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Menurut Bambang, selaku pemegang 5,4 persen saham ADB, Indonesia berhak memanfaatkan fasilitas pendanaan yang disediakan. ADB siap menyediakan dana untuk mendukung pemerintah dalam program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.

"Dan itu juga untuk meningkatkan investasi, ada juga beberapa portofolio kita untuk bantuan teknis maupun sistem. Kemudian, yang dilanjutkan di bidang energi, infrastruktur, dan edukasi, dan juga bidang-bidang lainnya yang terkait ketahanan pangan dan bidang lain," ujar Bambang.

Pendanaan yang disediakan ADB akan disesuaikan dengan program pemerintah. Bambang mengatakan bahwa ADB menambah pagu pendanaannya tahun depan karena menyesuaikan kebutuhan Indonesia akan dana yang lebih besar.

Bambang mengklaim ADB memberikan fasilitas pendanaan dengan bunga yang ringan. Untuk proyek dengan jangka waktu 20 tahun, ADB menetapkan suku bunga sebesar 1 hingga 2 persen.

"Bunganya tergantung kondisi pasar, tapi ada Libor tergantung sekian persen. Tingkat Libor level internasional berfluktuasi sedikit, kemudian ambil spread-nya sedikit sekali. Teman-teman tinggal cek di commercial value kalau kami jauh lebih murah," tutur Bambang.

Mengenai kritik yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo terhadap lembaga pembiayaan seperti ADB, IMF, dan Bank Dunia, Bambang mengakui bahwa ADB bukan solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi. Namun, lanjut dia, ADB mendukung pembangunan nasional.

"Karena solusi itu pembangunan nasional tetapi ADB support pembangunan nasional jadi ADB itu punya Indonesia, pemilik. Jadi yang sebenarnya membantu seharusnya program domestik, ADB hanya bantu di bagian kecil. Intinya ADB bantu dari luar," kata Bambang.

Sebelumnya Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil bantuan dana yang ditawarkan ADB senilai kurang lebih 5 miliar dollar AS untuk proyek infrastruktur. Selain tawaran ADB, pemerintah mempertimbangkan penawaran utang yang diajukan Bank Dunia dengan nilai kurang lebih 11 miliar dollar AS.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...iar.Dollar.AS.