JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diyakini akan kembali melakukan perombakan kabinet kerja setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional kedalam koalisi pendukung pemerintah. PAN diprediksi akan mendapat jatah kursi menteri.

"Wacana reshuffle akan kembali menguat setelah PAN memutuskan mendukung pemerintah," kata pengamat politik CSIS Arya Fernandez saat dihubungi, Kamis (3/9/2015).

Arya meyakini, sudah ada kesepakatan sebelum Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengumumkan perubahan arah koalisi. Terlebih lagi, sebelum mengumumkan hal itu di Istana Negara, Zulkifli sudah lebih dahulu menggelar pertemuan tertutup dengan Jokowi. (baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP)

"Tidak ada makan siang gratis, pasti PAN akan masuk kabinet," ucap Arya.

Saat ini pun, lanjut Arya, partai politik pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sudah mulai was-was jatah kursinya di kabinet akan berkurang. Hal tersebut menurut dia, dapat dilihat dari absennya elite KIH mendampingi elite PAN berkunjung ke Istana.

Saat itu, Zulkifli dan elite PAN lainnya hanya didampingi oleh Ketua Umum Hanura Wiranto. (baca: Agung Laksono Sarankan PAN Tak Terburu-buru Bicarakan "Jatah" Menteri)

"Ini partai di KIH akan berpikir implikasi di kabinet. Bagaimanapun Presiden akan memberikan kompensasi dukungan, dan yang terancam partai-partai ini. Reshuffle kemarin saja Nasdem sudah kehilangan satu kursi," ucapnya.

Zulkifli sebelumya tertawa saat disinggung soal jatah PAN di Kabinet Kerja. (baca: Ditanya Jatah PAN di Kabinet, Zulkifli Hasan Tertawa)

"Ha-ha-ha. Soal jabatan, itu hak prerogatif presiden," kata Zulkifli saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2015).

PAN, kata dia, tak ingin berandai-andai mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet. Ia menegaskan, perombakan susunan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jangan berandai-andai. Tidak ada urusan kami. Itu prerogatif presiden," ujar Zulkifli.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden soal jabatan menteri di Kabinet Kerja. PAN tidak menuntut jabatan setelah memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"PAN tidak menuntut jabatan dan posisi tertentu. PAN menyerahkan kepada kebijakan Presiden. Yang penting bagi PAN dapat bersama-sama dengan partai pemerintah untuk mengawal dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar," kata Viva.

Viva mengatakan, PAN tidak haus kekuasaan. Kondisi bangsa dan negara yang sedang krisis, kata dia, menjadi bagian dari tanggungjawab partai politik. Persoalan bangsa harus ditanggung dan dipecahkan bersama. (baca: Jokowi: Saya Sangat Menghargai Bergabungnya PAN

"Tidak ada kepentingan bersifat subyektif dari PAN hanya sekadar untuk mendapatkan kursi kabinet. Tetapi secara obyektif PAN mempertimbangkan demi untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, yaitu bersama-sama mengawal demokrasi, memperbaiki pemerintahan agar menjadi bersih, sehat, dan kuat, serta dapat menyejahterakan rakyat," kata dia.

http://nasional.kompas.com/read/2015...Masuk.Kabinet.