JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan adanya pinjaman dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB) senilai kurang lebih 400 juta dollar AS atau Rp 5,6 triliun. Kendati demikian, menurut Kalla, pinjaman senilai Rp 5,6 triliun itu merupakan utang lama yang baru disetujui.

"Memang kita bicara semuanya, pinjaman yang lama. Belum ada lagi pinjaman baru," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Wapres juga mengakui bahwa pemerintah memang mencari pinjaman yang berbunga ringan, di samping sumber pembiayaan yang berupa dominasi penerbitan surat berharga negara (SBN) di dalam negeri.

Mengenai upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Kalla menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan proyek infrastruktur. "Kemudian bagaimana investasi luar itu cepat masuk, bagaimana produktivitas pertanian kita agar dapat mengurangi impor, itu yang harus kita kejar," ujar Kalla.

ADB sebelumnya menyetujui pinjaman program kurang lebih 400 juta dollar AS untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia, termasuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga miskin.

Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara James Nugent menilai, sektor keuangan yang dalam, likuid, dan efisien sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan. Dukungan ADB ini sejalan dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.

Langkah pemerintah yang berutang kepada ADB ini seolah bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu. Ketika itu Presiden menyampaikan bahwa pandangan yang menganggap persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan IMF, Bank Dunia, dan ADB adalah panddangan yang usang dan perlu dibuang.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Kknwp