Jakarta - Pemerintah dapat pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar US$ 400 juta (Rp 5,2 triliun) tahun ini. Tahun depan ADB masih menyediakan utang US$ 2,2 miliar (Rp 28,6 triliun) kepada pemerintah.

Demikian dikatakan Vice President ADB Bambang Susantono dalam acara Joint IMF-Bank Indonesia Conference bertema Futures of Asia's Finance: Financing for Development 2015, di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"US$ 400 juta itu sudah dipersiapkan bersama. Untuk Indonesia tahun depan kita mengusulkan yang stand by dari ADB sekitar US$ 2,2 miliar," sebut dia.

Bambang menjelaskan, pinjaman sebesar US$ 400 juta akan dialokasikan untuk memperat koordinasi sektor financial, membuka peluang pengembangan instrumen finansial.

"Misalnya yang saving di bank nggak banyak, ini butuh edukasi, itu butuh capacity building," katanya.

Selanjutnya, Bambang menyebutkan, untuk Indonesia tahun depan pihaknya mengusulkan untuk memberi pinjaman ke pemerintah Indonesia sekitar US$ 2,2 miliar yang dialokasikan untuk energi, renewable energy, pendidikan, berkaitan dengan proyek-proyek PU khususnya ketahanan pangan seperti irigasi.

"Di luar itu kalau dibutuhkan kita siap," ucap dia.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini tengah berkembang dan harus didorong untuk lebih berkembang melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Terkait hal itu, diperlukan berbagai pembiayaan jangka panjang.

"Bagaimana kita memobilisasi resource lokal untuk memasok infrastruktur, resource lokal itu misalnya pension fund (dapen), bond market yang di lokal, di kita kan nggak terlalu berkembang, kita akan arahkan ke sana, ADB melihatnya akan membantu jika diperlukan pemerintah tidak hanya ngasih uang tapi juga sharing knowledge," jelas dia.

Menurut Bambang, kebutuhan infrastruktur Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, dirinya Mengingatkan bahwa kota itu merupakan satu tantangan tersendiri di tahun 2050 karena setiap tahun kota-kota di Asia Pasifik itu bertambah 44 juta orang, sehingga di 2050 nanti jumlahnya 3 miliar orang.

"Itu membutuhkan infrastruktur dalam berbagai jenis. Kebutuhan kita untuk infrastruktur kan Rp 1 triliun per tahun ya, kemudian infrastruktur tidak hanya economic infrastructure tapi juga sosial infrastruktur, education, health, water, sanitasi itu kan sama pentingnya," paparnya.

Di samping itu, Bambang menjelaskan, pihaknya juga melakukan kerja sama di berbagai bidang dengan pemerintah.

"Kita membantu misalnya sekarang kan Jokowi memacu infrastruktur tapi desainnya belum selesai, kami bekerjasama dengan PU menyiapkan puluhan proyek, untuk detil desain supaya gampang melaksanakan, untuk PPP bekerjasama dengan SMI, kita juga siapkan policy based landing, yaitu program-program yang disediakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah untuk kebijakan, kalau kebijakan oke kita bantu," ungkap dia.

Terkait pinjaman, Bambang menyebutkan, pinjaman yang diberikan ADB tentu tidak memberatkan, artinya bunga yang dipatok lebih ringan dibanding perbankan komersial.
"Kalau kita memberikan pinjaman sangat murah dibandingkan dengan biaya pasar. Jelas jauh di bawah comercial loan. Kita kan development bank jadi concern ke pembangunan, nggak hanya membiayai proyek-proyek yang sifatnya memiliki return yang bagus," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Country Director ADB Edimon Ginting menambahkan, pinjaman yang diberikan ADB bersifat jangka panjang, rata-rata 15 tahun dengan suku bunga LIBOR+50 basis poin (bps).

Itu biasanya 15 tahun, 3 tahun grace ya dan LIBOR+50 bps, itu jangka panjang, itu bisa dipakai pemerintah melalui anggaran, dana yang tidak ada pembatasan jadi bisa dipakai pemerintah untuk infrastruktur tapi melalui anggaran.

Tahun depan US$ 2,2 miliar, itu kombinasi antara dukungan terhadap reform tapi di bidang lain tapi juga untuk infrastruktur di bidang energi, food security, dan irigasi kita banyak yang di bawah standar, semuanya long term 15-25 tahun, bunga sama," jelas Edimon.