Jakarta- ICW akan meminta secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik 3 dari 8 capim KPK yang diloloskan oleh pansel. Dari penelusuran ICW, ketiga capim tersebut tidak memiliki integritas, komitmen antikorupsi dan ketidak berpihakan mereka terhadap eksistensi KPK.

Ketiga nama yang dimaksud adalah Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Staf ahli Kepala BIN Saut Situmorang dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Alexander Marwata. Berdasarkan pantauan selama proses wawancara, ICW mencatat sejumlah pernyataan ketiga calon Pimpinan KPK yang diloloskan oleh Pansel yang menurut mereka tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK. Pernyataan tersebut antara lain:

"KPK hanya berfungsi sebagai trigger mechanism dengan melimpahkan penyidikan kasus korupsi pada Kepolisian dan Kejaksaan," tulis ICW siaran pers dari ICW yang diterima detikcom, Rabu (2/9/2015).

Selain itu, capim juga menyatakan ketidak setujuannya dengan keberadaan penyidik independen KPK. KPK cukup hanya menjadi pusat informasi perkara korupsi dan KPK hanya memiliki tugas pencegahan saja.

ICW juga menelusuri rekam jejak para capim, dimana ada catatan yang janggal dari ketiga kandidat yang diloloskan. Yakni 2 kandidat memiliki harta kekayaan yang janggal dan tidak benar. Selain itu, satu kandidat memiliki rekam jejak mengeluarkan 4 dissenting opinion terhadap perkara kasus korupsi dan pada intinya menyatakkan terdakwa tidak terbukti bersalah. Ke-4 Perkara tersebut akhirnya diputus bersalah oleh Mahkamah Agung.

Namun demikian, secara umum ICW memberikan apresiasi atas kerja Pansel Capim KPK karena telah menyelesaikan seluruh tahapan proses seleksi capim KPK hingga terpilihnya delapan nama yang diserahkakan kepada Presiden.

"Namun demikian putusan akhir Pansel Capim KPK mengecawakan dan masih menyisakan beberapa pertanyaan karena masih meloloskan kandidat yang dinilai tidak layak menjadi pimpinan KPK dengan sejumlah alasan. Alasan itu terutama berangkat dari hasil penelusuran (tracking) rekam jejak dan hasil wawancara yang diselenggarakan oleh Pansel KPK sendiri.

Pansel KPK memang menyodorkan 8 nama capim hasil seleksi yang akan menjalani fit and proper test. Mereka terbagi dalam empat bidang yakni:

Pencegahan:
1. Saut Situmorang
2. Surya Tjandra

Penindakan:
1. Alexander Marwata
2. Basaria Panjaitan

Manajemen:
1. Agus Raharjo
2. Sujanarko

Supervisi monitoring:
1. Johan Budi SP
2. Laode M Syarif

Dalam wawancara terbuka dengan Pansel, Basaria menegaskan dirinya akan tetap independen. Basaria bertekad menegakkan peraturan yang ada dan melaksanakan amanah sebaik mungkin.

"Ibu percaya sama saya. Di polisi, yang menaikkan pangkat tidak perorangan. Saya tidak tahu siapa yang naikkan pangkat saya, tahu-tahu TR turun," jawabnya pada wawancara dengan Pansel KPK, Senin (24/8).

Basaria menegaskan, sebagai trigger mechanism, KPK harus mendorong kinerja kepolisian dan kejaksaan agar lebih efektif menangani tindak pidana korupsi.

Termasuk jika ada kasus tindak pidana korupsi yang terkesan mangkrak di kepolisian atau kejaksaan, KPK dapat mengambil alih. Pengambilalihan dilakukan dengan melakukan gelar perkara agar penanganan kasus benar-benar tuntas.

"Apabila polisi dan jaksa lakukan penyelidikan terlalu berlama-lama atau ada intervensi, maka KPK punya wewenang dengan lakukan gelar perkara dulu. KPK bisa ambil alih. Bukan semua diambil alih," ujar Basaria.

Sedangkan Saut Situmorang dalam proses tes wawancara memang mengaku siap untuk menjadi pimpinan KPK yang membawahi bidang pencegahan. Bahkan, dia sudah punya mimpi Indonesia akan zero corruption pada 2020.

Saut yang sudah 3 kali gagal dalam proses seleksi capim KPK juga mengaku sudah punya cara untuk menekan angka korupsi. Dengan kemampuan di bidang intelejen, Saut menyatakan bisa memperkuat bidang pengumpulan informasi di KPK.

Sementara itu Capim Alexander Marwata juga sempat disorot Pansel soal dissenting opinion dalam putusan di Pengadilan Tipikor. Tapi Marwata menegaskan keputusannya

Sumber : http://m.detik.com/news/berita/30074...dicoret-jokowi

Klo dicoret tinggal 5 orang ditambah hasil seleksi sebelumnya 2, kurang 3 klo mau diajukan ke DPR, itukan sdh yg terbaik dari yg ada dan yg lbh kontroversi sdh digugurkan, biar DPR yg tentukan pilihan tinggal ICW mentrigger DPR utk memilih yg terbaik