JAKARTA, KOMPAS - Judul di atas adalah
petikan pernyataan Kiai Mustofa Bisri (Gus
Mus) dalam Tempo.co (28/8). Kutipan agak
lebih lengkap: "Pimpinan, anggota DPR, semua
yang di atas harus jadi manusia dulu". Menurut
Gus Mus, menjadi manusia adalah mengenali
dirinya dengan segala sisi-sisi kemanusiaannya
sehingga mampu memanusiakan orang lain dan
tidak menganggap dirinya sendiri paling benar.
Mengapa harus menjadi manusia dulu? Apakah
selama ini makhluk-makhluk bertampang
gagah, berpakaian necis, murah senyum, dan
beraroma harum semerbak laiknya dewa-dewi
penghuni nirwana bukan manusia? Tentu saja
mereka manusia. Namun, mungkin belum
menjadi manusia yang mampu bertahana
(berdaulat) terhadap dirinya sendiri. Mereka
belum menjadi manusia yang mampu
menyangkal dirinya sendiri (self-denial)
mengusir pamrih pribadi, mengendalikan
vorasitas (kerakusan), mempergunakan
ketajaman nalar, serta daya empati untuk
mengendalikan nafsu mereguk kenikmatan
kekuasaan.
Padahal, DPR memerlukan manusia yang
mampu mengontrol dorongan nafsu serakah,
mempunyai kearifan, dan kompetensi
penalaran yang benar, sehingga dalam
mengelola negara, mereka lebih mengutamakan
kepentingan bersama. Suara kenabian Gus Mus
hampir dapat dipastikan bermakna demikian.
Kumandang suara kenabian itu merupakan daya
getar vibrasi keprihatinan rakyat.
Merosotnya nilai rupiah, kenaikan harga
kebutuhan sehari-hari pasca Lebaran, semakin
mencekik rakyat. Oleh sebab itu, memaksakan
pembangunan kompleks DPR senilai Rp 2,7
triliun sangat melukai nurani publik. Terlebih
prestasi DPR periode 2014-2019 sangat
menyedihkan. Sebanyak 39 RUU Prolegnas
2015, belum satu pun berhasil menjadi
undang-undang. Kalaupun tiga UU disahkan,
dua di antaranya berasal dari perppu dan satu
lagi merupakan UU MD3 yang sarat interes
anggota Dewan. Berbagai kajian juga
menunjukkan partai politik dan DPR selalu
bertengger di papan atas dalam
penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.
Kecaman amat keras terhadap rencana sejenis
juga pernah dilakukan tahun 2011. Budayawan
(pelukis) Hardi bersama beberapa pelukis
lainnya mengekspresikan kekesalan terhadap
kejumudan DPR dengan melukis gedung DPR
sebagai WC umum. Dalam lukisan yang berlatar
belakang atap gedung DPR itu, tergambar
banyak patung Sang Pemikir tengah berjongkok
seolah-olah buang air besar (Kompas, 28 April
2011).
Harapan simpatik Gus Mus agar DPR
berkontemplasi politik perlu direspons dengan
tulus dan rendah hati. Sejauh ini alasan
pembangunan tujuh proyek itu demi
meningkatkan kualitas demokrasi. Pembenaran
yang bersembunyi di balik mantra demokrasi
dan logika berpikir sesat. Membangun gedung
dan alun-alun dianggap sebagai tanda
meningkatkan mutu demokrasi hanya
memamerkan kedangkalan berpikir.
Argumentasi tersebut menunjukkan meluasnya
fenomena pemujaan kedangkalan yang dewasa
ini sedang bersemayam di kalangan para elite
politik. Pemahaman tentang kriteria kualitas
demokrasi merosot menjadi sekadar bangunan
fisik disertai simbol-simbol lain yang justru
dapat menyesatkan persepsi publik mengenai
demokrasi.